Proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Sorong periode 1995/1996-2000

JITMAU, Agustinus, Dr. Mardiasmo, MBA.,Akt

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitin ini bertujuan untuk mengevaiuasi proses penyusunan dan pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sorong periode 199511 996-2000 untuk pelayanan birokrasilaparat dan pelayanan publik, serta menghitung pertumbuhan anggaran rutin dan pembangunan menurut -tor. Variabel yang digunakan adalah belanja rutin, belanja pembangunan, belanja publik dan belanja birokrasi (aparat). Data yang digunakan dalam penelitin ini adaiah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala badan keuangan, kepala sub bagian anggaran, sekretaris Bappeda, kepala dinas pendapatan daerah dan komisi C DPRD. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas yang berhubungan dengan masaiah penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan APBD di Kabupaten b o n g belum mencerminkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, karena DPRD belum banyak berperan dalam proses penyusunan APBD sejak awal penentuan arah dan kebijakan anggaran sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak tersaji lsecara mendalam. Pengalokasian anggaran beianja daerah untuk pelayanan birokrasi rata-rata per tahunnya sebesar Rp37.400.578.000,- atau 37,98% teralokasi untuk unit umum pemerintahan sebesar Rp31.148.692.000,- atau 31,63% dan unit lembaga teknis daerah sebesar Rp6.251.886.000,- atau 6,35%. Untuk pelayanan publik mta-rata per tahunnya sebesar Rp6l .O83.357.OOO,- atau 62,03% teralokasi untuk unit pelayanan umuq daerah Rp34.799.837.000,- atau 35,34%, unit infrastruktur daerah sebesar Rpl8.695.408.000,a-t au 18,98% dan unit pengembangan ekonomi sebesar Rp7.588.112.000,- atau 7,71%. Difi hat dari persentase pengalokasian tersebut telah memperhatikan kepentingan pelayanan publik, namun akibat dari mekanisme penyusunan anggaran yang bersifat tradisionaf (incremental dan fine item budgef), maka kinerja anggaran belum dapat diukur sejauhmana input yang dianggarkan untuk memperoteh output sesuai tujuan. Laju pertumbuhan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Sorong setiap tahunnya cenderung berfluktuasi, baik alokasi belanja rutin maupun belanja pembangunan, ha1 ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem anggaran tradisional sehingga belum menunjukkan suatu capaian tujuan yang jelas sesuai skala prioritas penentuan plafon anggaran

The present research was aimed to evaluate preparing and allocating process of Sorong regency government local budget in the period of 199511 996-2000 for bureaucracy/apparatus and public services, and to measure the growth of routine budget and development by sector. Variables used were routine budget, development budget, public budget and bureaucracy (apparatus) budget. Data utilized were primary and secondary data. The primary data were obtained through direct interviews with the chief of financial agency, the head of budgeting subdivision, the secretary of Bappeda, the head of regional income office and C commission of DPRD (Regional Legislative Assembly). The secondary data were collected by studying some publication that research-related offices published. Results conciuded that preparing press of APBD in Sorong regency had not reflected public aspiration yet, since DPRD had not yet played significant roles in preparing process of APBD since early stage of direction determination and budget policy such that budget problems could not be presented in details. Local budget realization allocated for bureaucracy service annually was average of Rp37,400,578,000,- or 37.98% and it was allocated for public units of Rp31.148,692,(EOU,- or 31,63% and for local technical agency units of Rp6,261,886,000,- or 6,35%, respectively. While its realization for public services was average of Rp61.083,357,000,- or 62,03% allocated for local infrastructure of Rpl8.695.408.000,- or 18,98% and for local public service units of Rp.34.799.837.000 or 35,34% and for economic development units of Rp7, 588.11 2.000 tor 7,71%, respectively. Viewed from the percentages, the allocation showed greater concern on public services. However, due to more traditional budget preparation (incremental and line item budget), budget performance had not been presumably measured yet in term of budgeted input to produce appropriate output in line with the objectives. The growth rate of budget realization for Sorong local government tended to fluctuate from year to year. It indicated that budget preparation still used traditional budget system such that it did not show dear objectives according to priority scale of budget ceiling determination

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Pemda Sorong