Laporkan Masalah

Dampak pemberlakuan Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap penerimaan IHH dan IHPH di Propinsi Kalimantan Tengah

PURNOMO, Widiharto, Drs. Iswardono S.P., MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. menghitung besarnya kontribusi penerimaan IHH dan IHPH terhadap total pendapatan daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah, selama tahun anggaran 1994/1995 - 2000 dan tahun anggaran 2001 (sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 25 tahun 1999); 2. mengukur tingkat efektivitas pengelolaan IHH dan IHPH dan APBD Propinsi Kalimantan Tengah selama tahun anggaran 1994/1995 - 2000 dan tahun anggaran 2001 (sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 25 tahun 1999); 3. mengukur dan membandingkan rata-rata penerimaan IHH, IHPH selarna tahun anggaran 1994/1995 - 2000 dan tahun anggaran 2001 (sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 25 tahun 1999). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pendapatan daerah, luran Hasil Hutan (IHH), luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Jumlah perusahaan HPH dan luas hutan yang dikelola, yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, analisis efektivitas dan analisis perbedaan dua rata-rata dengan uji t statistik. Hasil penelitian ini adalah : 1.rata-rata kontribusi IHH terhadap rata-rata total pendapatan APBD sebesar 30,90%, sedangkan rata-rata kontribusi IHPH terhadap ratarata total pendapatan APBD sebesar 14,19%; 2.rata-rata efektivitas pengelolaan IHH sebesar 40,79%, dan rata-rata efektivitas pengelolaan IHPH sebesar 14,07%, sedangkan rata-rata efektivitas pengelolaan APBD sebesar 102,58%; 3. nilai t hitung untuk pengujian nilai rata-rata IHH adalah sebesar 1,247 lebih besar dari nilai t tabel yaitu - 2,477 dan nilai t hitung untuk pengujian nilai rata-rata IHPH adalah sebesar - 0,288 lebih besar dari nilai t tabel yaitu - 2,477. sehingga dengan demikian hipotesis no1 diterima dan hipotesis pertama ditolak, artinya pemberlakuan Undangundang No.25 Tahun 1999 tidak memiliki dampak yang berarti terhadap penerimaan IHH dan IHPH di Propinsi Kalimantan Tengah.

This research attempts : 1. to count the contributions of Royalties From Forestry income (hereafter called IHH) and Lisence Fees From Forestry (hereafter called IHPH) on the total regional budget of the Province of Middle Kalimantan for the budget years of 199411995 to 2000 and the budget years of 2001 (before and after of the cause to be effective of the ordinance number 25 year 1 999). 2. to measure the effectiveness of Royalties From Forestry income (hereafter called IHH), Lisence Fees From Forestry (hereafter called IHPH) and the income of regional budget for the budget years of 199411995 to 2000 and the budget years of 2001 (before and after of the cause to be effective of the ordinance number 25 year 1999). 3. to measure and comparing the average of Royalties From Forestry income (hereafter called IHH), Lisence Fees From Forestry (hereafter called IHPH) for the budget years of I99411995 to 2000 and the budget years of 2001 (before and after of the cause to be effective of the ordinance number 25 year 1999). The data used in this research are secondary data consisting of the regional income, Royalties From Forestry (hereafter called IHH), Lisence Fees From Forestry (hereafter called IHPH), amount of the company in forestry lisences and the amount of forestry that been held, obtained from the Financial Bureau of Regional Secretariate of Middle Kalimantan Province, the Official of Forestry of Middle Kalimantan Province, and the statistics office of the region. The analysis tools applied in this research are contribution, effectiveness, and the test between two average with t test of statistics. The results of this research are : 1. the average contribution of Royalties From Forestry income to the total income budget was 30,90%, whereas the average contribution of Lisence Fees From Forestry to the total income budget was 14,19%. 2. the average effectiveness of Royalties From Forestry income was 4O,7g0/o and the average effectiveness of Lisence Fees From Forestry income was 14,07%, whereas the average effectiveness of the income of regional budget was 102,58%. 3. the value oft statistics of the average of Royalties From Forestry income was - 1,247 larger then the value of t on the table - 2,477 and the value of t statistics of the average of Lisence Fees From Forestry income was - 0,288 larger then the value oft on the table - 2,477, which mean the zero hypothesis was accept and the first hypothesis was reject

Kata Kunci : Pendapatan Daerah,IHH dan IHPH


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.