DAMPAK KUOTA 30% PEREMPUAN DI DPRD KOTA KENDARI TERHADAP ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD TA. 2009-2013

WA ODE SITTI ULFAH, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA

2015 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Tulisan ini berupaya mengkaji tentang adanya kebijakan kuota 30% perempuan dan kaitannya dalam penyusunan anggaran responsif gender. Dipilihnya kajian pada periode 2009-2014 karena keterwakilan 30% legislatif perempuan di Kota Kendari sudah terpenuhi secara kuantitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak kuota 30% perempuan di DPRD Kota Kendari dalam penyusunan APBD yang responsif gender TA.2009-2013. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi difokuskan pada dampak kebijakan sehingga evaluasi yang dilakukan menggunakan evaluasi summatif untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang telah ditujukan di awal. Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuota 30% perempuan di DPRD Kota Kendari belum berdampak terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender pada struktur APBD Kota Kendari TA. 2009-2013. Hal ini karena DPRD belum berhasil mewujudkan ARG, yang dilihat dari : 1) Belum mampu mengupayakan agar semua SKPD melaksanakan anggaran responsif gender. 2) Dari segi dukungan politik, DPRD belum membuat adanya kebijakan/regulasi atau peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender bahkan Anggaran Responsif Gender. 3) Belum mampu mengupayakan agar dibentuk kelembagaan seperti Grup Focal Point atau kelompok kerja yang menangani permasalahan gender, sehingga dana kegiatan-kegiatan yang mengalir dari pemerintah daerah bisa lebih diarahkan responsif gender. 4) Sistem informasi yang menyangkut upaya DPRD Kota Kendari belum maksimal dalam menegaskan adanya data terpilah (laki-laki dan perempuan) dalam penyusunan APBD. 5) SDM yang tidak handal, hal ini dilihat dari pemahaman anggota legislatif yang keliru mengenai gender, terlebih kepada anggaran responsif gender. Selain itu, tingkat partisipasi anggota legislatif perempuan dinilai masih rendah.

This paper seeks to learn about the existence of a quota of 30 % women's policy and its relation to gender responsive budgeting. Chosen studies in the period 2009-2014 as 30 % legislative representation of women in Kendari are met in terms of quantity. The purpose of this study is to determine the impact of a quota of 30 % women in parliament Kendari in gender responsive budgeting TA.2009-2013. This study is the evaluation of the policy. Evaluation focuses on the impact of policies so that evaluations are performed using summatif evaluation to measure how a policy or program has an impact on the issues that have been addressed at the earliest. Collecting data is using the techniques of literature, documentation and interviews. The results show that 30 % quota of women in parliament Kendari not affect the implementation of gender responsive budgeting in budget structure of Kendari City TA. 2009-2013. This is because Parliament has not succeeded in realizing the ARG, which is seen from: 1 ) Have not been able to strive for all SKPD implement gender responsive budgets. 2 ) In terms of political support, the council has not made any policy / regulations or local regulations on Gender Mainstreaming, Gender Responsive Budgeting even. 3 ) Not able to strive for institutions to be established such as the Group Focal Point or working groups that deal with gender issues, so that funds activities that flow from the local government could be directed towards gender responsive. 4 ) The information system concerning on efforts of Kendari City Council have not been up to assert the existence of disaggregated data ( men and women ) in budgeting. 5 ) HR is not reliable, it is seen from a false understanding of legislators about gender, especially the gender responsive budgets. In addition, the participation rate of women legislators is still considered low.

Kata Kunci : Kuota 30% Perempuan dan Anggaran Responsif Gender /Quota of 30 % Womens Policy, and Gender Responsive Budgeting