DAMPAK EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DARI UPAH MINIMUM DI INDONESIA

IDA BUDIATY, SE, M.SI, Prof. Dr. Lincolin Arsyad, M.Sc.; Dr. Denni Puspa Purbasari, M.Sc.

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk; a) menganalisis dampak peningkatan upah minimum terhadap kenaikan upah pekerja, jam kerja, perubahan status pekerja, pengeluaran per kapita, serta status kesehatan; b) menganalisis apakah pekerja sektor formal atau informal dan pekerja di Jawa atau di luar Jawa yang lebih diuntungkan dari peningkatan upah minimum; c) menganalisis pengaruh spasial dari kenaikan upah; d) menganalisis perubahan kedudukan relatif pekerja dalam distribusi upah dan pengeluaran per kapita. Dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan studi ini mencoba mengisi kekosongan studi empiris implementasi kebijakan upah minimum terhadap variabel ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia terutama untuk pekerja marjinal yang berupah rendah. Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2008-2010 dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008-2010. Menggunakan fungsi polinomial untuk sampel seluruh pekerja penelitian ini menemukan bahwa kenaikan upah minimum tahun 2008 hingga 2010 berpengaruh terhadap variabel ekonomi di pasar tenaga kerja dengan menurunkan kenaikan upah dan perubahan status pekerja atau peluang tetap bekerja, dan secara umum tidak mempengaruhi kenaikan jam kerja pekerja. Penurunan kenaikan upah dan perubahan status pekerja terbukti lebih kuat untuk pekerja marjinal berupah rendah di sektor informal dibandingkan dengan pekerja marjinal di sektor formal, khususnya untuk pekerja marjinal sektor informal yang berada di wilayah luar Pulau Jawa. Upah minimum juga terbukti secara umum mempengaruhi variabel kesejahteraan yang menurunkan kenaikan pengeluaran per kapita dan penurunan status kesehatan atau peluang tetap sehat pekerja. Penelitian ini juga membuktikan terdapat pengaruh kenaikan upah wilayah sekitar terhadap perubahan upah di provinsi yang berdekatan. Adanya dampak menguntungkan untuk pekerja marjinal sektor formal dan merugikan untuk pekerja marjinal sektor informal terutama yang berada di wilayah luar Jawa maka kebijakan upah minimum di masa mendatang perlu untuk mempertimbangkan limpahan pendapatan positif dan peningkatan peluang tetap bekerja untuk sektor informal. Bila kebijakan upah minimum dilakukan seperti sekarang besar kemungkinan distribusi pendapatan atau kesenjangan sosial akan semakin memburuk. Pemerintah daerah perlu memformulasikan kebijakan publik yang lain (selain upah minimum) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berupah rendah. Kebijakan publik lebih ditujukan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, perluasan cakupan dan pelayanan kesehatan untuk pekerja marjinal sektor informal dan peningkatan pendidikan/ketrampilan tenaga kerja.

The aims of this research are to a) analyze the impact of minimum wage increase towards the workers a wage rise, work hours, status change of workers, expenditure per capita, and health status; b) analyze which party gets more benefit from the rise of minimum wage between workers of formal sector and those of informal sector and between workers working in Java and those working outside Java; c) analyze the spatial effect of wage rise; d) analyze the change of the workers a relative position within the wage distribution and expenditure per capita. Within the context of labor economics, this study attempts to fill the gap in the empirical study on the minimum wage policy implementation towards welfare and economic variables of marginalized low-waged workers in Indonesia. This research utilized the 2008-2010 micro data of National Workforce Survey (Sakernas) and the 2008-2010 data of National Social Economic Survey (Susenas). Using polynomial function for the samples of the entire workers, this research found out that the minimum wage increase in 2008 until 2010 influenced the economic variables in the labor markets in that this decreased the wage rise dan changed the workers status or opportunity of workers to keep working, but generally this did not bring any change on work hours. The decrease of wage rise and the workers status change were proven stronger for low-waged marginal workers in informal sector than those in formal sector, especially in the areas outside Java Island. Generally the minimum wage was proven influential towards welfare variable in that this decreased the rise of expenditure per capita and decreased health status or the opportunity of workers to keep healthy. This research also proved that a wage rise in around the region to changes in wages in neighboring provinces. This, on one hand, gave a beneficial impact on marginal workers in formal sector, but on the other hand there was an adverse impact on those in informal sector especially in the areas outside Java. Hence, the future policy on minimum wage must consider the positive spillover and the opportunity rise of employment in informal sector. Maintaining the current policy on minimum wage will probably worsen income distribution and social inequality. Local governments need to formulate other public policies (besides minimum wage) to improve the welfare of low-waged workers. Public policies are aimed more to increase investment focusing on extending work opportunity, extending health service coverage for marginal workers in informal sector, and improving labours education/skills.

Kata Kunci : kebijakan upah minimum, upah nominal, jam kerja, status pekerja, pengeluaran per kapita, status kesehatan, formal, informal, Jawa, luar Jawa, distribusi upah, keterkaitan spasial.