PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI DI KABUPATEN WONOSOBO

DWI ERNA WIDAYANTI, Supriyadi

2015 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri secara pidana, perdata dan administrasi negara serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Wonosobo untuk memberikan perlindungan hukum kepada bidan praktik mandiri dalam penggunaan USG. Selain itu, untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo terhadap bidan praktik mandiri dalam penggunaan USG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif terkait bidan praktik mandiri dalam penggunaan USG maupun asas-asas hukum serta kenyataan dalam praktik di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini adalah bidan praktik mandiri di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan USG . Sedangkan narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Wonosobo, dokter spesialis obsgyn dan spesialis radiologi RSUD Setjonegoro Wonosobo yang memberi informasi maupun solusi tentang permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa belum ada peraturan yang secara jelas mengatur kewenangan bidan menggunakan USG dalam pemeriksaan kehamilan, sehingga mengakibatkan bidan beresiko dituntut dan digugat secara administrasi, pidana dan perdata. Hasil Kongres IBI ke XV tahun 2013 memperbolehkan bidan menggunakan USG sebatas kewenangan bidan, yaitu untuk menegakkan diagnosa kebidanan, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti IBI dengan mengeluarkan peraturan yang menjadi payung hukum bagi bidan dalam menggunakan USG. Pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo kepada bidan praktik mandiri dalam penggunakan USG belum dilaksanakan secara optimal. Pengawasan praktik bidan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan melibatkan organisasi profesi IBI Cabang Wonosobo melalui kegiatan perijinan.

This study aimed to identify and analize the legal implications for using the ultrasonography (USG) which it used by independent midwives in the criminal, civil and public administration as well as to know the efforts made by the Indonesian Midwife Association (IMA) of Wonosobo to provide the legal protection for independent midwives in the use of ultrasonography. In addition, the purpose of this study is to determine the control an development done by District Health Office of Wonosobo for independent midwives in the use of ultrasonography. This research is an empirical normative legal research which examines the positive legal provisions related to independent midwives in the use of ultrasonography as well as the legal principles and fact in the field. Data is collected by field studies and literature studies. The respondents in this study are independent midxives in Wonosobo which use ultrasonography. The informants in this study are the Chief Medical Officer of Wonosobo, the Head of Health department of Health Services of Wonosobo, the Chairman of Indonesia Midwife Association of Wonosobo, the specialist doctor of obstetrics an gynecology and the specialist doctor of radiology ofSetjonegoro, a regional public hospital of Wonosobo that provide information an solution about the problems studied. The data obtained is analyzed qualitatively. The results of the study is that there is no clear rules for the authorities of midwives in the use of ultrasonography in parental care, be prosecuted and accused administratively, in civil and criminally. The result of the 15th Congress of IMA in 2013 allows midwives to use ultrasonography limited to the midwives authority, that is so establish the obstetrics diagnose, but it is not followed up by IMA by creating a regulation as the legal protection for midwives in the legal protection for midwives in the use of ultrasonography. The development done by District Health Office of Wonosobo to independent midwives in the use of ultrasonography has not been implemented by District Health Office of Wonosobo involving profession organization, IMA of Wonosobo through the licensing activities.

Kata Kunci : perlindungan hukum, bidan praktik mandiri, ultrasonografi/ legal protection, independent midwife, and ultrasonography