GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER : KEDUDUKANNYA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

ILHAM SUCI PUTRA, Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D; Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS., CA., Ak.

2015 | Tesis | S2 Teknik Elektro

Survey Peringkat e-Government Indonesia (PeGI), menunjukan presentase realisasi dimensi Kelembagaan yang mendukung pengembangan e-Government masih sangat rendah, kedudukan serta kewenangan Government Chief Information Officer (GCIO) di dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Fakta ini menunjukan Indonesia perlu membenahi kelembagaannya, menempatkan GCIO pada kedudukan yang tepat dan kuat sehingga perannya mampu mendukung pengembangan e-Government, namun Indonesia belum mempunyai rancangan kedudukan GCIO di dalam struktur Pemerintahan Indonesia yang baku, sehingga menyebabkan tiap institusi pemerintah menyusun rancangan kedudukan GCIO-nya masing-masing, berdasar kondisi eksisting dan kebutuhan yang dipandang perlu oleh tiap institusi itu sendiri saja, kondisi ini menghasilkan rancangan kedudukan CIO yang beragam, berbeda-beda untuk setiap instansi, sehingga peran strategis dan koordinasi lintas sektoral GCIO sulit terwujud. Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah menyusun standarisasi kedudukan GCIO dalam Pemerintahan Indonesia sehinga membentuk suatu keragaman yang optimal mendukung peran strategis dan operasional GCIO Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan Focuss Group Discussion untuk memodelkan kelembagaan dan kedudukan GCIO dalam struktur pemerintahan Indonesia, dimulai dari mengidentifikasi peran umum bagi GCIO Indonesia, kemudian peran tersebut dituangkan kedalam model kedudukan GCIO yang ideal untuk menjalankan peran tersebut di dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Hasilnya adalah usulan model kedudukan GCIO pada struktur Pemerintahan Indonesia, pada jenjang Nasional diusulkan CIO adalah Kementrian Koordinator dengan Kominfo dan Kemenpan RB sebagai lini koordinasinya, sedangkan untuk Pemerintah Pusat di usulkan CIO bekedudukan sebagai wakil menteri pada setiap kementrian, dan pada Pemerintah Daerah CIO diusulkan sebagai Sekretaris Daerah.

Survey of Indonesian E-Government Rating (PeGI), shows the percentage of institutional dimensions that support the development of e-Government, the realization is still below of expectation. This fact shows Indonesia should improve they institutional, put GCIO the right position and strong so that its role is able to support the development of e-Government, but Indonesia doesnt have standard design of GCIO position in the structure of the Government of Indonesia, causing each government institution make their own design of GCIO position, based on the existing conditions and what they requirements deemed necessary by each institution itself, this condition will produce a design CIO position is diverse, varying for each institution, so that the role of strategic and cross-sectoral coordination GCIO difficult to realize. The first step to resolve this problem is to develop a standardized design position of Indonesia GCIO so that will make strong support for to do strategic and operational Indonesian GCIO role. This study used a qualitative methode with Foccus Group Discussion for modeling institutional and GCIO position in the structure of the Indonesian Government. Starting from identifying the common role for GCIO Indonesia, then this role composed into the ideal model posisition for GCIO to implement they roles in the structure of the Indonesian Government. The result is a proposed model for GCIO posisition in the structure of Indonesia Government, for national level proposed CIO is a Ministry Coordinator with Kominfo and Kemenpan RB as coordination line, while for Centeral Governmet CIO is proposed as a deputy minister in every ministries, and for Local Government CIO is proposed as Regional Secretary.

Kata Kunci : kedududkan GCIO Indonensia, e-Government, peran GCIO Indonesia.