Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

RAHIM, Abd, Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang tahun anggaran 1996/1997-2000 dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan otonomi daerah sesuai amanat undang-undang no. 22 dan 25 tahun 1999. Sumber data selama kurun waktu 1996/1997—2000 diambil dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, dan Bappeda serta Biro Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, dan Biro Keuangan Setretariat Propinsi dan BPS Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal daerah, posisi fiskal, serta, elastistas PAD terhadap PDRB dan sumbangan/bantuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Pinrang (1996/1997-2000) berkembang relatif pesat, yakni tumbuh rata-rata sebesar 15,29 persen per tahun. Dan penerimaan daerah Kabupaten Pinrang , khususnya PAD hanya mampu menunjang APBD setiap tahun rata-rata sebesar 4,19 persen. Dan sisi pengeluaran, rata-rata Indeks Kemampuan Rutin selama pericde analisis sebesar 7,27 persen. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa PAD rata-rata hanya mampu membiayai 7,27 persen dari pengeluaran rutinnya, dan dikategorikan sangat kurang. Namun, apabila IKR diperhitungkan dari perbandingan PAD terhadap pengeluaran rutin dikurangi belanja pegawai, maka PAD rata-rata mampu membiayai 39,72 persen pengeluaran rutin daerah, termasuk kriteria cukup, dengan nilai antara 30,10 %-40,00 %. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pinrang masih belum kuat (rendah), karena rata-rata DDF masih Iebih dari kecil dad DDP dan DDB. Kebutuhan fiskal Kabupaten Pinrang tergambar pada Indeks Peiayanan Publik Per Kapita yang meningkat seiama periode pengamatan rata-rata 105,10 persen, artinya bahwa Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per Kapita (PPP) Iebih kecil dad Standar Kebutuhan Fiskal (SKF). Posisi fiskal Kabupaten Pinrang, dari hasil analisis UPAD menunjukkan belum kuatnya upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oieh Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu rata-rata 0,27 selama periode analisis. Dari dimensi Indeks Kinerja PAD (IKPAD), posisi fiskal Kabupaten Pinrang menunjukkan rata-rata 0,91 atau lebih kecil dari satu seiama pgriode analisis, dan dikelompokkan pada kategori Iemah. Di samping itu, dari dimensi kapasitas fiskal, posisi fiskal Kabupaten Pinrang rata-rata 124,32 persen atau lebih besar dad 100 sehingga dikategorikan cukup kuat. Elastisitas PDRB Kabupaten Pinrang terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 1,45 persen atau lebih besar dari satu (elastis). Sebaliknya, elastisitas PAD terhadap sumbangan/bantuan (transfer) yang diterima Kabupaten Pinrang adalah 4,68 persen

This research has been performed in Pinrang regency on fiscal year 1996/1997—2000 purposed in analyzing financial ability of region to support the region autonomy expected to be material to formulize the appropriate policy in implementing and realizing the region autonomy in line with constitution message no 22 and 25 1999. The data source during the period of time 1996/1997—2000 has been adopted from Body office of Financial Region, Agency for Regional Development (Bappeda) and Central Bureau for Statistics (BPS) in Pinrang as well as Financial Bureau of Provincial Secretariat and BPS South Sulawesi Province. This research has used the device for analyzing financial ability of region, fiscal-decentralization degree, also regional fiscal need, fiscal position , and elasticity PAD toward PDRB contribution/aid. Result of the research has pointed out Pinrang APBD (1995/1997-2000 ) developed relatively rapid at the average of 15.29 procent per year. Regional acceptance of Pinrang especially PAD is only able to subsidize APBD estimately 4.19 procent every year. From the spending side, the average of routine ability index as long as that analytic period is 7.27 procent. The result implemented the average PAD could spend 7.27 procent of the routine spending, and is quite less categorized. Nevertheless , if KR is counted on ratio of PAD to routine spending is reduced by official expenses, PAD will afford to finance routine spending of the region at the amount of 39.72 procent, and it is enough criterion, with the value between 30.10% - 40.00%. Fiscal decentralization degree in Pinrang regency is not stong yet (low), because the average DDF is still lower than DDP and DDB. The fiscal need for Pinrang regency has been showed at the Index of Per Capita Public Service as long as the observation period increased at 105.10 procent, it means that the routine spending and Per Capita Development (PPP) are lower than Fiscal Need Standard (SKF).The fiscal position of Pinrang regency, from UPAD analysis has shown that the lack of tax collecting done by regional government in Pinrang is 0.27 on an average during analysis period. From the dimention of Work index PAD (1KPAD), fiscal position of Pinrang indicates 0.91 or lower than during one analysis period, and grouped in weak category. Besides, from the dimention of fiscal capacity, the fiscal position of Pinrang is 124.32 'prQent or more than 100 until it is enough strong categorized. PDRB elasiticity of Pinrang Regency to PAD is 1.45 procent on the average or more than one elasticity. On the contrary, PAD elasiticity to the contribution/aid (transfer) accepted by Pinrang regency is 4.68 procent

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah