Rekonstruksi anggaran belanja pembangunan Kabupaten Pontianak dalam suatu model akuntansi biaya sektor publik

SUPRIAJI, Drs. Abdul Halim, MBA.,Akt

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Mengetahui indikasi adanya tumpang tindih belanja rutin di antara komponen belanja pembangunan, serta klasifikasi belanja pembangunan berdasarkan belanja aparatur dan belanja publik penting dilakukan, agar Pemerintah Kabtipaten Pontianak lebih bijaksana menghadapi kesulitankesulitan yang ditimbulkannya. Kesulitan-kesulitan tersebut, seperti; masalah sasaran atas penggunaan dana publik di sektor pembangunan; kemungkinan adanya konflik internal antara pelzksanaan tupoksi dengan aktivitas proyek dalam unit-unit organisasi khususnya yang memiliki volume proyek yang berskala besar; tidak tersedianya data riii jumlah investasi sektor publik yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan kebijakasanaan dalam pembangunan daerah. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan; mempelajari berbagai rumusan ztzu definisi operasional pembiayaan proyek investasi sektor publik. Selain itu, melaksanakan identifikasi belanja pembangunan daerah; mengetahui tingkat proporsi biaya sektor aparatur dan pubiik dalam anggaran belanja pembangunan daerah; mengetahui prediksi tambahan kebutuhan jumlah belanja rutin aktual sebagai penunjang kegiatan-kegiatan proyek. Alat analisis untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah merekonstruksi semua unsur biaya proyek (DIPDA) ke dalam model yang dirumuskan. Adapun model yang dirumuskan adalah berdasarkan; spesifikasi investasi menurut pendckatan akuntansi biaya sektor pubiik; yaitu melalui matriks definisi investasi: pengeluaran modal; dan pengeluaran pendapatan dalam suatu diagram test pengeluaran. Hasil atas penelitian ini diperofeh, setelah analisis dan pembahasan terhadap nilai proporsi masing-masing spesifikasi alternatif investasi dilakukan. Hasil analisis dan pernbahasannya, sebagai berikut: I. ditinjau dari aspek anggaran, organisasi, administrasi serta ekonomi, spesifikasi investasi perlu dilakukan anggaran belanja pembangunan daerah; 2. besarnya tumpang tindih anggaran beianja rutin di antara belanja pembangunan, masing-masing 0,71 Yo pada belanja aparatur dan 3,07% belanja publik; 3. tingkct proporsi belanja pembangunan berdasarkan klasifikasi pengeluaran, untuk sektor aparatur adalah sebesar 1536% dan sektor publik sebesar 84,64%; 4. besarnya tambahan belanja rutin aktual yang berkaitan dengan kegiatan proyek sebesar 3,78Y0 dari total belanja pembangunan tahun anggaran 2001

Knowing indication on income expenditure overlapped among the component of capital expenditure and proportion rate of the development budget based on apparatus and public expenditure sector classification is important to be done by local government, in order of that Government of Pontianak Regency have to be more wisely to face the difficulties’s. Difficulties’s, effect eg; objective problem on using the public fund in development sector; perhaps them are internal conflict between duty and function implementation and project activity in the organization unit, especially for the volume project wt.lich over a big scale; insufficiency on riel data for the public sector investmerlt which used to be considerated in region development policy. Primarly concern with that matter, this research has to be set to learn some formulation or operational definition for public sector investment project expenditure. The proportional rate the apparatus expenditure and public expenditure in the local government budget have to know the prediction of the actual routine budget’s added as the supporting of the project. The analitical tools that is used to reach the research goal is to reconstruct all of the project cost (DIPDA), it is have to be mixed on the models. Based on investment spesification according to the public sector accountancy’s approach are through the matrix investment definition; capital expenditure and income expenditure on the test of expenditure diagram. Result of the research can be reached after analyze and discuss the proportion value of each alternate investment spesification. Analyze of result has to be done, and the result of ‘this are; 1. recording to budget, organization, administration and economic, spesification on investment has to be done by local development budget; 2. the rate of the ovelapping budget betwgen income expenditure and capital expenditure on 2001 fiscal year each 0,71% for apparatus expenditure and 3.07% for public expenditure; 3. proportion rate of the development budget based on apparatus and public expenditure sector classification on 2001 fiscal year was 15,36 for apparatus sector and was 84,64% for public sector; 4. the rate of the actual income expenditure added which has concern with project activity on 2001 fiscal year was 3,78% from total capital expenditure

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Pembangunan,Akuntansi Biaya Sektor Publik