Evaluasi pengalokasian anggaran belanja rutin Kabupaten Manokwari periode 1995-2001

LILIPORY, Marcus, Drs. Abdul Halim, MBA.,Akt

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola dana masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari propinsi Papua telah dan terus menyusun APBC) dari tahun ke tahun. APBD yang disusun tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di. antara pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Manokwari, terdapat pengalokasian anggaran belanja rutin. Di antara komponen belanja rutin yang lebih menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari adalah alokasi belanja rutin di luar belanja pegawai. Dari data pengalokasian belanja rutin di luar belanja pegawai selama beberapa tahun, diduga bahwa pengalokasian tersebut belum mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada di setiap unit kerja. Dugaan tersebut kemudian diuji dengan alat uji statistik untuk mengetahui korelasi antara jumlah alokasi belanja rutin non gaji dengan jumlah pegawai golongan I, II, Ill, dan IV pada tiap unit kerja, pada 19 unit kerja pada tahun anggaran 2001. Alat uji dimaksud adalah Spearman’s rho. Dari pengujian diperoleh hasil bahwa satu-satunya korelasi yang positif dan signifikan adalah korelasi antara alokasi belanja rutin non gaji dan jumlah pegawai golongan 111. Dengan kata lain, pengalokasian belanja rutin non gaji yang dilakukan Pemda Kabupaten Manokwari belum memperhatikan asas keadilan, sehingga APBD Kabupaten Manokwari belum mampu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam penggolongan di atas, belanja rutin yang lebih menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah belanja rutin di luar belanja gaji. Komponen belanja rutin yang lain, yaitu belanja rutin gaji lebih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, perilaku kedua komponen belanja rutin tersebut dalam beberapa tahun anggaran dapat menunjukkan tingkat kesiapan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan program otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena kecenderungan yang meningkat dad proporsi belanja rutin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menunjukkan semakin mampunya pemerintah daerah tersebut dalam mengelola dana masyarakatnya. Artinya, pemerinta h daerah tersebut makin mandiri atau makin siap melaksanakan program otonomi daerai 1. Dari pengamatan dengan metode tren bebas (free hand’s method) selama 7 tahun anggaran, yaitu mulai tahun 199511996 hingga 2001, diketahui bahwa tren perifaku proporsi belanja rutin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari semakin mengalami peningkatan. Hal yang sebaliknya terjadi pada proporsi belanja rutin gaji terhadap total belanja rutin. Ini menunjukkan bahwa selama 7 tahun anggaran tersebut, Kabupaten Manokwari semakin mampu mengelola dana masyarakat atau dengan kata lain semakin siap melaksanakan program otonomi daerah (desentralisasi).

In fulfilling‘its function in managing funds owned by the public, the second level local government of Manokwary Regency has been preparing its Local Government Budget from year to year. The local government budget itself is meant to be able to fulfill its function as an instrument to increase the public welfare. Among various budget allocations contained in the budget, there is recurrent government expenditure allocation. The component of recurrent government expenditure allocation, which can more be controlled by the second level local government of Manokwari Regency is recurrent government expenditure allocation except expenditure to pay the public servants’ salary. From data regarding recurrent government expenditures allocation other than public servants’ salary, it could be estimated that the allocation hadn’t considered the number of public servants in each working unit. The estimation was then examined using statistical tools to find out the correlations between the amount of recurrent government expenditure allocation other than public servants’ salary and the number of public servants in the first, second, third, and fourth positions. The data consisted of the numbers of public servants working in 19 working units in Manokwari Regency in 2001 budget year. The statistical tools used was Spearman’s rho correlation methods. The examination reveeled that the only correlation, which is significantly positive is the one between the amount of recurrent government expenditure anocation other than public servant‘s salary and the number of public servants in the third position. Thus, it can be concluded that the recurrent government expenditure allocation other than public servants’ salary done by the second level local government of Manokwari Regency has not been considering social justice yet. Furthermore, its local government budget has not been able to function as a means to increase the social welfare. In the recurrent government expenditure classification above, the recurrent government expenditure that can more be controlled by local government is the recurrent government expenditure other than public servants’ salary. The public servants’ salary itself is then can less be controlled by local government. Thus, the behavior of both components of recurrent government expenditure in some budget years can indicate the ability of a second level local government to implement the decentralization policy since the higher the trend of the recurrent government expenditure other than public servants’ salary, the higher the ability of the local government to manage the public fund. It means that the local government is more autonomous or more ready to implement the autonomy policy. The trend of the recurrent government expenditure other than public servants' salary behavior, which comprised 7 budget years (i.e., 199511 996- 2001), revealed that the more controllable expenditure tent to increase. Conversely, the less controllable government expenditure tent to decrease. From this result it can be concluded that during 7 budget years, Manokwari Regency has been increasing its ability to manage its public fund,i.e.,has been more prepared to implement the autonomy policy.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Pemda,Evaluasi Alokasi,Kabupaten Manokwari