Kontribusi Tanah Bengkok terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Aparat Desa di Kecamtan Sentolo Kabupaten Kulon Progo

RIFKI KHOIRUZ, Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc. ; Dr. Ir. Lestari Rahayu Waluyati, M.P.

2015 | Skripsi | S1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGROBISNIS)

Aparat Desa diberikan gaji berupa tanah bengkok yang bersarnya tergantung pada hasil usahatani dari lahan tersebut. Tanah bengkok diharapkan menjadi sumber penghasilan utama dan berkontribusi besar bagi rumah tangga Aparat Desa. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Aparat Desa dari tanah bengkok, (2) mengetahui kontribusi tanah bengkok sebagai gaji Aparat Desa terhadap total pendapatan rumah tangga (3) mengetahui distribusi pendapatan tanah bengkok antar sesama jabatan Aparat Desa (4) mengetahui kelayakan tanah bengkok sebagai kompensasi gaji Aparat Desa (5) mengetahui tingkat kemiskinan dan kesejahteraan pendapatan Aparat Desa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tabel, analisis regresi linear berganda dengan Ordinary Least Square (OLS), indeks gini dan kurva Lorenz, serta analisis tingkat kemiskinan dan kesejahteraan dengan indikator kemiskinan dan indikator kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan dari tanah bengkok yang diterima Kepala Desa sebesar Rp 42.503.000/tahun, Kepala Bagian sebesar Rp 17.320.000/tahun, serta Kepala Dusun sebesar Rp 17.189.000/tahun. Luas lahan memberikan pengaruh positif sedangkan proposi digarap pihak lain memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan tanah bengkok yang diterima. Kontribusi tanah bengkok terhadap rumah tangga Kepala Desa sebesar 41,35%, Kepala Bagian 33,77% dan Dukuh 36,36% yang berarti tanah bengkok bukan sumber pendapatan utama. Distribusi pendapatan Kepala Desa dan Kepala Dusun memiliki ketimpangan sedang, sedangkan Kepala Bagian memiliki ketimpangan rendah. Menurut kriteria World Bank, Asian Development Bank, Pangsa Pengeluaran Pangan, dan Good Service Ratio menunjukkan rumah tangga Aparat Desa tergolong tidak miskin dan sejahtera.

Village's Staff receive Villlages Land as a salary which the amount depends on the outcome of the farming land. Village's land is expected to be the major income for Village's Staff. Objective of this research were to: (1) determine the factors that affect the income from the villages land, (2) determine the contribution of villages land on total household income of Villages Staff and (3) determine income distribution of vilages land among fellow position, (4) to determine worthiness of villages land as a salary, (5) to determine poverty and welfare levels of villages staff household. The analysis methods use tables analysis, multiple linear regression analysis with Ordinary Least Square (OLS), gini ratio and Lorenz curve, poverty and welfare levels with poverty indicators and welfare indicators. The results show that the Head of Village receives Rp 42.503.000/year, Chiefs receive Rp 17.320.000/year and the Head of Hamlets receive Rp 17.189.000/year. The width of land area gives positive impact on income from Village's land. However the proportion managed by other gives negative impact on income from Village's land. Village's land contribution on the household of the Head of VIllage is 41.35%, the Chief is 33.77% and the Head of Hamlet is 36.36% which mean Villages land is not the main income. The income distributions on villages land of the Head of Village and Head of Hamlet are moderate inequlity, however chiefs are low inequality. According to the poverty and welfare criterias of World Bank, Asian Development Bank, the Share of Food Expenditure, and Good Service Ratio, the Villages Staff household were classified as not poor and prosperous.

Kata Kunci : Tanah Bengkok, Kontribusi, ditribusi pendapatan, tingkat kesejahteraan