ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN BANTUL

RIKA ANDWITIYAS HD, Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Dengan adanya penyelenggara otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu hal yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak tersebut adalah dengan adanya pemungutan pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dalam melakukan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Bantul yang dilapangan dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di DPPKAD Kabupaten Bantul Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa 1) sistem pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bantul selaku pemungut pajak dengan sistem pemungutan pajak yang tercantum dalam prosedur baku pelaksanaan kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didasari dari Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2012 sudah mencapai kesesuaian, walaupun terdapat sedikit perbedaan dengan SOP yang berlaku, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya wajib pajak yang curang dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pajak reklame. 2) Hambatan � hambatan yang terdapat dalam pelasanaan pemungutan pajak di DDPAKD Kabupaten Bantul antara lain, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pendataan reklame di lapangan, minimnya fasilitas sarana dan prasaran guna melakukan pembongkaran iklan liar, serta adanya pembatasaan penyelenggaraan reklame, yakni iklan jenis rokok dan pembatasan tempat. Sehingga dengan adanya hal tersebut penulis memberi saran kepada DPPKAD Kabupaten Bantul untuk mengutamakan dalam penambahan jumlah tenaga pengelola reklame, khususnya di lapangan, agar bisa meminimalisir adanya reklame liar.

In organize of regional autonomy, each region is required to perform self-reliance in the implementation of regional development. One of the things that support the implementation of regional development is a local tax. Local taxes are very important for local governments as Admission Revenue (PAD). One way of the government to increase the tax revenue receipts are in the presence of tax collection. The purpose of this study was conducted to determine the level of conformity in doing advertisement taxation conducted by DPPKAD Bantul that synchronized with Standard Operating Procedures that applied in DPPKAD Bantul. From the results of this analysis, indicate that 1) System of advertisement taxation that conducted by the Department of Revenue Financial and Asset Management in Bantul as a tax collector with tax collection system that mentioned in the standard procedure implementation of Standard Operating Procedures (SOP) based on the decree No. 08 of 2012 has reached suitability, although there is little difference with the applicable SOP, the purpose was made to anticipate the existence of taxpayers who cheat in the management of the advertisement and to optimize revenue from advertisement tax sector. 2) The barriers that exist in the implementation of collecting tax in DDPAKD Bantul, such as, limited human resources to conduct data collecting of advertisement in the field, the lack of facilities and infrastructure facilities in order to carry out of the demolition of illegal advertising, as well as the implementation of limitation of billboards, such as cigarettes advertisement and also space restriction. Because of those barriers, the authors advise DPPKAD Bantul to give priority in increasing the number of personnel managers in advertising, particularly in the field, in order to decrease any illegal billboards.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan Pajak Reklame, Advertisement Tax Collecting System