Peran Aktor Dalam Formulasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang

AGUSTINA SABATINI, Dr.Bevaola Kusumasari

2015 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Indonesia saat ini sudah menerapkan kebijakan otonomi daerah, hal ini diterapkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Akan tetapi terdapat sebuah anomali dalam kasus penanggulangan bencana. Dalam kondisi normal, pemerintah kota/kabupaten terlebih dahulu mengesahkan Rencama Penanggulangan Bencana (RPB) dan kemudian dilanjutkan dengan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam RPB terdapat beberapa model atau pedoman dasar dalam penanggulangan bencana berbasis analisis kondisi faktual. Sedangkan kasuistik yang terjadi adalah pada sebelum memiliki RPB, Pemkot Bontang sudah memiliki pedoman dasar penanggulangan keadaan darurat industri pada Desember 2012. Baru kemudian pada 2013 Pemkot Bontang melakukan kajian untuk Rencana Penanggulangan Bencana. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka ditarik sebuah rumusan masalah yakni bagaimana peran aktor dalam formulasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Bontang? Penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Kemudian dianalisis secara deskriptif. Stakeholders (pemangku-pemangku kepentingan/aktor) yang jelas terlibat dalam formulasi kebijakan penanggulangan bencana tebagi menjadi menjadi dua, yaitu aktor di dalam pemerintahan dan aktor yang di luar pemerintahan (stakeholders non-state). Kesimpulannya, PSBA UGM menjadi aktor untuk konsultasi untuk memberikan masukan atau pandangan dan legitimasi secara akademis dalam pengambilan kebiijakan. Walaupun pemerintah memiliki kuasa dalam kebijakan sampai dengan program kegiatan, namun pemerintah berada dipihak yang kalah. Sektor swasta justru keluar sebagai aktor pemenang dalam formulasi kebijakan penanggulangan bencana. Pada akhirnya pedoman tersebut justru menjadi pemicu pemerintah kota Bontang untuk membuat Rencana Penanggulangan Bencana.

Indonesia is now implementing decentralization policy, it is applied to empower local governments and optimize the basic services to the community in the area. In accordance with the mandate of the Act No. 24 Year 2007 on Disaster Management, was in charge of local government in the implementation of disaster management in the region. However, there is an anomaly in the case of disaster. Under normal conditions, the municipality / county in advance certify Rencama Disaster Management (RPB) and then proceed to create a Regional Disaster Management Agency (BPBD). In RPB there are some basic guidelines in models or based disaster management analysis of factual conditions. While imposible that happened was in before having RPB, Bontang City Government already has a basic guide emergency response industries in December 2012. Only later in 2013 the municipal government Bontang study for Disaster Management Plan. Background of the problem, then pulled a formulation of the problem as to how the role of actors in the formulation of Disaster Management Plan in Bontang? This study is the research library (library research), the research carried out by using the literature (literature), either in the form of books, records, and reports on the results of previous studies. Then analyzed descriptively. Stakeholders (stakeholders / actors) are clearly involved in disaster management policy formulation tebagi into into two, namely the actors in the government and outside of government actors (non-state stakeholders). In conclusion, UGM became actors for consultation to provide feedback or to view and academic legitimacy in decision policy. Although the government has the power in the policy up to the program of activities, but the government is on the side of the losers. The private sector actually came out as the winner actor in disaster management policy formulation. At the end of the guidelines actually triggers Bontang city government to create a Disaster Management Plan.

Kata Kunci : analisis stakeholders, formulasi kebijakan, Rencana Penanggulangan Bencana