From Discretionary to Discipline: Policy Change in Greece after Crisis

DIMAS FAUZI, Rochdi Mohan Nazala, MSA, M.Litt

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perubahan kebijakan, terutama yang sifatnya signifikan, cukup jarang terjadi di Yunani. Partai politik berkuasa sebagai aktor pembuat kebijakan yang memiliki legitimasi, memiliki kecenderungan untuk menerapkan perubahan kebijakan yang sifatnya insignifikan karena konsekuensi yang tidak dapat diprediksi ketika perubahan signifikan diterapkan. Akan tetapi, sejak Yunani menyetujui paket penyelmatan (rescue package) pada tahun 2010 dan 2012 dari beberapa institusi internasional: European Commission (EC), European Central Bank (ECB) dan International Monetary Fund (IMF) -yang juga disebut sebagai troika, perubahan kebijakan signifikan mulai muncul. Secara umum, setiap paket terdiri atas dana talangan (bailout) dan pengetatan anggaran (austerity measures). Program pengetatan anggaran tersebut ditujukan untuk menstabilkan neraca pemerintah Yunani melalui kebijakan fiskal sebagai alat guna meningkatkan pendapatan dan mengurangi ppengeluaran pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisa dalam hal apa perubahan kebijakan di Yunani dikategorikan sebagai perubahan signifikan dan bagaimana perubahan signifikan ini terjadi. Berdasarkan model Punctuated Equilibrium (PE) yang digunakan sebagai alat analisis utama, perubahan kebijakan di Yunani dikategorikan sebagai perbuahan besar karena tiga alasan, yaitu penurunan jumlah pengualaran pemerintah, perubahan pada beberapa kebijakan terkait dan feedback atau timbal balik dari kebiajakan tersebut. Lebih lanjut, perubahan signifikan dapat dipahami dengan melihat pada policy image dari kebijakan baru yang dipromosikan oleh policy entrepreneur dan perubahan pada institutional policy venue. Interaksi antara image dan venue kemudian memungkinkan perubahan kebijakan signifikan terjadi. Hal ini juga didukung oleh adanya "gangguan" pada sistem politik Yunani dalam bentuk krisis ekonomi dan perubahan kepemimpinan.

Policy change, especially the significant one, is something rare in Greece. Ruling political parties, as the legitimate decision makers, are not inclined to impose any significant change due to its unforeseen consequences. And yet, since Greece approved the rescue packages in 2010 and 2012 from international institutions, namely European Commission (EC), European Central Bank (ECB) and International Monetary Fund (IMF) -herewith troika, significant policy change started to appear. Generally speaking, each package consists of bailout funds and austerity measures. The latter is aimed at promoting sustainable fiscal balance for Greece mainly through fiscal policy tools to enhance revenue and reduce expenditure. Drawing from these instances, this research will attain two-folded goals which are to assess the extent to which policy change in Greece is deemed to be significant rather than incremental and how this policy change happens. Based on the Punctuated Equilibrium (PE) model employed as the main analytical tool in this research, the extent to which policy change in Greece is considered significant can be seen from the drop in government expenditure, changes in some policy domains and the nature of policy feedback. Furthermore, this significant change can be understood by looking at the promotion of policy image done by policy entrepreneur and the change in institutional policy venue. The interaction between policy image and policy venue provides the chance for significant change to happen. It is supported by disturbance or policy punctuation on Greece's political system in the forms of economic crisis and leadership change.

Kata Kunci : austerity measures, debt crisis, fiscal consolidation, Greece, policy change