Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tindakan Pelacuran

YUNITA SINTA DEWI, Supriyadi, S.H.,M.Hum

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tindakan Pelacuran INTISARI Perdagangan orang merupakan salah satu isu laten sampai dengan saat ini. Perdagangan orang tersebut dikemas dengan berbagai bentuk salah satunya adalah eksploitasi seksual. Semakin berkembangnya modus perdagangan orang menjadikan pelacuran menjadi salah satu akar dari tindak pidana perdagangan orang. Namun, bila dilihat dari sisi penegakan hukumnya belum semua penegak hukum sepakat untuk menganggap pelacuran sebagai salah satu tindak pidana terlebih lagi untuk dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana perdagangan orang. Tindakan pelacuran sendiri yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya mencakup orang-orang yang turut serta terlibat dalam tindakan pelacuran tersebut yang memenuhi unsur sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, misalnya saja mucikari, perantara atau penghubung tindakan pelacuran. Pelacur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditempatkan sebagai korban sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam praktek pengadilan ada beberapa putusan yang sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk menjerat pelaku tindakan pelacuran yang berperan sebagai mucikari, perantara atau penghubung tindakan pelacuran. Namun, masih ada pula yang tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap tindakan pelacuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang hakim Pengadilan Negeri Bantul, diketahui bahwa untuk daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah yang melarang tindakan pelacuran, misalnya saja di Kabupaten Bantul, pelaku-pelaku pelacuran tersebut justru lebih cenderung dijatuhi dengan sanksi-sanksi tindak pidana ringan sehingga pidana yang dijatuhkan hanya sebatas kurungan dan denda. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap tindakan pelacuran masih bergantung pada komitmen aparat penegak hukum walaupun terdapat peluang untuk menjerat kasus-kasus pelacuran yang melibatkan mucikari, perantara atau penghubung dengan pasal-pasal tindak pidana perdagangan orang.

The Implementation of The Law No.21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons Against Prostitution ABSTRACT Trafficking in persons is one of the most critical issue nowadays. Trafficking in persons is packed with various forms one of which is sexual exploitation . The continued development of the trade mode makes prostitution became one of the roots of the crime of trafficking in persons . However , when it was viewed from the side of law enforcement system, not all the law enforcement agencies agreed to regard prostitution as a criminal offense even more so to be charged under articles of the criminal offense of trafficking in persons . Act of prostitution itself which can be charged under Law No. 21 of 2007 only includes people who became involved in the prostitution acts that meet the elements of recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the-purpose of exploitation, such as pimps, intermediaries or link acts of prostitution . Prostitutes in the Law No. 21 of 2007 was placed as an offering that can not be punished ` In practices, there are several court decisions which have applied the Law No. 21 of 2007 to catch the perpetrator acts of prostitution that act as pimps, intermediaries or link acts of prostitution . However , there are still some who do not apply the Law No. 21 of 2007 for acts of prostitution . Based on interviews with an informant, a judge from Bantul District Court, it is known that for a region that has already a regional regulation which prohibits acts of prostitution, such as in Bantul itself, prostitution actors are actually more likely sentenced to sanctions misdemeanors so sentence imposed was limited to confinement and an amercement. It can be concluded that the application of the Law No. 21 of 2007 towards the act of prostitution is still dependent on the commitment of law enforcement agencies although there is an opportunity to ensnare prostitution cases involving pimps , intermediaries or liaison with the articles of trafficking in persons .

Kata Kunci : Criminal Offense of Trafficking In Persons, Prostitution