INISIASI PEMBENTUKAN PROVINSI MELALUI GERAKAN POLITIK

IDHAM FARSAH, Dra. Ratnawati, SU

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar terhadap pemerintahan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masa pemerintahan orde baru yang dinilai sangat sentralistis dimana kekuatan penuh pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat kini berubah menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah bisa leluasa untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Manifestasi dari adanya desentralisasi adalah otonomi daerah dengan produknya berupa Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan beberapa perangkatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Produk hukum tersebut memberikan implikasi terhadap beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari wilayah sebelumnya (pemekaran daerah), hal itupun tidak lepas dari dipermudahnya prasyarat teknis pembentukan wilayah otonom baru. Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) adalah sebuah wadah atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki misi untuk memperjuangkan masyarakat Ciayumajakuning terlepas dari diskriminasi dan kemunduran dengan cara memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana upaya P3C sebagai sebuah gerakan politik dalam menginisiasi pembentukan Provinsi Cirebon. Untuk membedah kasus ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana peneliti mendapatkan data melalui penggalian informasi secara mendalam terhadap beberapa pengurus gerakan pembentukan Provinsi, disamping itu dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis SWOT untuk membaca sebuah temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, diketahui bahwa lahirnya gerakan perlawanan di wilayah Ciayumajakuning dilatarbelakangi oleh adanya konflik kedaerahan yang bertransformasi menjadi konflik politik, dalam upaya yang sudah ditempuh oleh gerakan ini adalah mengumpulkan dukungan dari masyarakat, menggandeng beberapa elit politik dan keraton, melakukan kajian pembentukan Provinsi Cirebon, dan yang terakhir adalah melakukan demonstrasi di beberapa kantor instansi pemerintahan di wilayah Ciayumajakuning. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh gerakan ini bisa dikatakan belum mencapai titik keberhasilan, faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain: minimnya partisipasi masyarakat, konflik yang terjadi antar pengurus dengan simpatisan, dan melemahnya pemimpin gerakan, dan yang terakhir adalah menghilangnya beberapa simpatisan didalam gerakan. Beberapa hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam perjuangan gerakan perlawanan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). Harapan nya, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pergulatan gerakan politik yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh beberapa kalangan masyarakat dan juga kalangan akademisi, selain itu penelian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian dalam menganalisa mengenai gerakan polik yang ada di Indonesia.

The collapse of the New Order regime to provide fresh air to the local government in the Republic of Indonesia (NKRI). The reign of the new order is considered highly centralized government where full power is in the hands of the central government has now turned into a decentralized, where the local government can be free to take care of their own household. Manifestation of decentralization is local autonomy with products such Act 22 of 1999 and amended into Act 32 of 2004 and several devices in the form of Government Regulation (PP). These regulations have implications for some of the region who want to secede from the previous area (regional expansion), it likely will not be separated from the technical prerequisites dipermudahnya formation of a new autonomous region. Formation of the Presidium of the Province Cirebon (P3C) is a container or organization formed by people who have a mission to fight for the people Ciayumajakuning regardless of discrimination and setbacks by separating themselves from West Java Province. The focus of this research is to see the extent to which efforts P3C as a political movement in initiating the formation of the Province of Cirebon. To dissect this case researchers using qualitative research methods, in which researchers get the data through excavation in depth information on some of the movements of the formation of the board, in addition to the researchers analyzed data using SWOT analysis to read a field findings, by researchers. Based on the research that has been done in the field, it is known that the birth of the resistance movement in the region Ciayumajakuning motivated by a regional conflict transformed into a political conflict, in an effort that has been taken by this movement is gathering support from the community, with several political elite and the palace, do study of the formation of Cirebon, and the latter is demonstrated in several offices of government agencies in the region Ciayumajakuning. Several efforts have been made by this movement can be said to have not reached the point of success, factors behind this include: lack of community participation, the conflict between the board with sympathizers, and the weakening of the movement leaders, and the last is the disappearance of some sympathizers within the motion. Some of them that are an obstacle in the struggle of the Presidium of the resistance movement Cirebon Provincial Formation (P3C). Her expectations, this study can provide a picture of the political movement that struggles lately much discussed by some of the community and academia, in addition to the study presented here is also expected to be used as an ingredient in the study analyzes the polical movement in Indonesia.

Kata Kunci : desentralisasi, pembentukan provinsi, gerakan politik, P3C, Ciayumajakuning, Cirebon.