Analisis derajat otonomi fiskal dalam kerangka otonomi daerah Pemerintah Kota Sabang 1995/1996-2000

JUNIZAR, Drs. Bambang Kustituanto, MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat otonomi fiskal Pemerintah Kota Sabang serta mengetahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. Selain itu juga menganalisis struktur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Sabang. Jalannya penelitian diawali dari studi literatur, kemudian dilanjutkan kegiatan pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis dan disusun dalam laporan hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun rnuiai tahurr 1995/1996 sampai dengar1 tahirn 2000. AM analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, rasio penerimaan daerah dari Bagi Hasil PajaklBukan Pajak terhadap Total Pendapatan Daerah dan pertumbuhannya serta rasio penerimaan daerah dari SumbangadBantuan dari Pemerintah Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang belum mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingginya tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Pada kurun waktu analisis menunjukkan pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 25,96 persen per tahun dan lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan APBD rata-rata 52,33 persen per tahun Derajat otonomi fiskal Pemerintah Kota Sabang dari struktur daya dukung PAD rata-rata sebesar 2,07 persen per tahun berada pada katagori sangat kurang dengan angka rasio antara 0,0l sampai 10,00 persen. Tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sabang terhadap Pemerintah Pusat ratarata sebesar 76,06 persen per tahun dengan pertumbuhan tingkat ketergantungan rata-rata sebesar 4,54 persen per tahun

The purpose of this research is to analyze a degree of fiscal autonomy of the government of Sabang City and to know the rate of growth of Original Regional Income and Regional Budget of Sabang City. In addition to the above purposes, it is also to analyze the structure of financial relation between the central government and government of Sabang City. The procedure of this research is initialized from a literature study, the it is continued by an activity of data collecting. The obtained data are analyzed and arranged in a report of research results. The data used in this research is a realization of Original Regional Income as well as Regional Budget of Sabang City in a period of 6 years from 1995/1996 to 2000. The instrument of data anaiysis used in this research is ratio of ariginal Regional Income to Total Regional Revenue, ratio of regional revenue derived from Tax/Non Tax Profit Sharing to the Total of Regioal Income and its growth as well as the ratio of regional revenue derived from contribution/subsidy from the central government toward the Total of Regional Revenue. Analysis results in this research indicate that Government of Sabang City has not been able to implement yet the government process in the frame of regional autonomy. This fact is indicated with the low rate of existing in regional finance and the high rate of dependence on the Central Government. In the period analysis it is indicated the average of growth of the original regional income is 25.96 percent per a year. The rate of fiscal autoncmy of Sabang City Government from the structure of supportability of the average of the Original Regional Income is 2,07 percent per a year that is classified into a category of very poor with the ratio number ranging from 0.01 to 10.00 percent. The rate of dependence of Sabang City Government on the central government in the average of 76,06 percent per a year with the growth of dependence rate is in the average of 4,54 percent per a year.

Kata Kunci : Fiskal Daerah,Otonomi Daerah