Agenda Human Security dalam Kebijakan Luar Negeri Jepang di Myanmar sejak Tahun 2003

MUTIARA KURNIASARI, Dr. Maharani Hapsari, M.A.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tulisan ini membahas pendekatan human security Jepang sebagai sarana dalam kebijakan luar negerinya di Myanmar pada tahun 2003-2013. Pemerintah Jepang telah menggunakan human security sebagai bagian dari sarana diplomasi paling penting yakni Official Development Assistance melalui proyek jangka panjang human security dan Grassroot Human Security Projects. Untuk mengukur pendekatan ini sebagai sarana, tulisan ini menggunakan frame sebagai kerangka teoritis. Bagian pertama dari tulisan ini mendiskusikan dasar di balik pendekatan human security terletak pada tradisi dan pengalaman Jepang yang mengkonstruksikan identitasnya sebagai negara demokratis yang mengejar value-oriented diplomacy dan menjadi panutan pembangunan ekonomi. Jepang juga memposisikan dirinya sebagai teman melalui critical engagement policy ke Myanmar sehingga ia bisa bekerjasama dengan pemerintah Myanmar sambil meminta pemerintah Myanmar untuk mengaplikasikan nilai-nilai universal seperti human security. Sebagai frame enterpreneurs, pemerintah Jepang mempublikasikan nilai-nilai dan proyek-proyek ODA secara utuh meski ia juga berusaha memutar balikkan fakta-fakta terkait satu kasus di Thilawa Special Economic Zone. Bagian kedua dari tulisan ini akan mengasumsikan human security sebagai frame dimana pemerintah Jepang mengkonstruksikan permasalahan-permasalahan human security dan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan ini melalui ODA. Dalam melakukannya, framing terhadap pendekatan human security menunjukkan agenda Jepang dimana terlihat bahwa pertimbangan ekonomi masih nampak dalam kebijakan bantuannya dan bahwa human security digunakan untuk menaikkan reputasi Jepang di area internasional. Di bagian akhir tulisan ini akan dibahas keterbatasan frame pendekatan human security Jepang di Myanmar yang meliputi budaya politik di Asia Tenggara, limitasi konsep human security Jepang, hubungan keamanan bilateral Jepang dan AS, serta konsepsi keamanan Myanmar.

This article examines Japan's approach to human security in its foreign policy in Myanmar in 2003-2013. Japanese government have used human security as a part of its most important diplomatic instrument which is Official Development Assistance using long-term human security project and Grassroot Human Security Projects. To measure this approach, this paper use frame as a theoretical framework. First part of this article discusses the rationale behind human security approach lies on Japan's own tradition and experience that construct its identity as democratic nation that pursue value-oriented diplomacy and a role model in economic development. Japan also positioned itself as a friend with critical engagement policy to Myanmar so that it can cooperate with Myanmar governement while asking for universal values like human security to be applied. As a frame enterpreneurs, Japanese government publicized its ODA numbers and projects thoroughly eventhough it also try to distort facts in a case regarding Thilawa Special Economic Zone. Second part of this article will regards human security as a frame in which Japanese government construct human security problem and providing solution of this problem by using ODA. In doing so, framing human security approach reveals Japanese agenda in which shows that economic consideration is still apparent in its aid policy and that human security is being used to boost Japan's reputation in international area. The last part of this article will discuss limitation of human security frame that includes political culture in Southeast Asia, limitation of Japan's human security concept, bilateral security relation between Japan and US, and Myanmar's security conception.

Kata Kunci : frame, human security, Jepang, Myanmar, ODA