TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

YUDHO CAHYO N, Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk untuk menganalisis pelaksanaan jaminan kesehatan di daerah sebelum dan sesudah dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional setelah ditetapkannya UU BPJS dan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat mencapai tujuan pelaksanaan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan data penelitian awal adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mengklarifikasi data sekunder dan mencari data primer. Cara memperoleh data yaitu melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu kuisioner dan pedoman wawancara, sedangkan dalam penelitian kepustakaan menggunakan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu melakukan analisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian berdasarkan pemikiran yang logis. Pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah program JKN setelah berlakunya UU BPJS pada dasarnya tidak mengalami perubahan terhadap manfaat yang diterima oleh peserta dan secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik. Pemerintah Daerah berperan dalam manajemen kepesertaan PBI, penyelenggaraan kesehatan meliputi pelayanan, fasilitas, alat dan tenaga kesehatan serta memberikan jaminan kepada masyarakat miskin melalui pelaksanaan Jamkesda. Keterlibatan positif dari pemerintah daerah ini harus terus dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih baik dan lebih optimal.

This legal writing aim to analyze the implementation of the national health insurance in regional level before and after the commencement of the Indonesia Health Insurance (Program Jaminan Kesehatan Nasional - JKN, hereinafter reffered to as Indonesia Health Insurance) after the enactment of the Law on the Social Security Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - BPJS, hereinafter reffered to as the Law on BPJS), and to analyze the role of regional government in supporting the implementation of Indonesia Health Insurance in order to achieve the purpose of its implementation towards the society. This study is normative-empirical research using secondary data as the initial research data, proceed by field research to clarify the previous secondary data and to find primary data. The data was collected from field research and literature study. Research instrument used in the field is questionnaire and interview guidelines, whereas in the literature study the instrument used are legal documents that are related to the object of the research. The data obtained was then analysed using qualitative method, i.e. conducting data analysis related to research problem then examined the data in its relation to the existing facts of the research object in accordance with a logical way of thinking . The implementation of the national health insurance program in Bantul Regency before and after the implementation of Indonesia Health Insurance and after the enforcement of the Law on BPJS does not drastically change having said that the participants received the similar benefits and and all-in-all the programs seemed to run well. The regional government takes role in managing the membership of contributions beneficiary (Penerima Bantuan Iuran - PBI), managing of health care including services, facilities, tools and health workers and also in giving assurance to the poor through the implementation of Regional Health Insurance Program (Program Jaminan Kesehatan Daerah - Jamkesda). This positive involvement of the regional government must continue in order to support the implementation of a better and more optimal Indonesia Health Insurance.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Jaminan Kesehatan