Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu

PUDJIASTUTI, Etty, Drs. Iswardono SP., MA

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah pada masa sebelum dan sesudah ditetapkannya paket undang-undang otonomi di Kabupaten Kapuas Hutu yang ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal dan posisi fiskal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dibandingkan antara penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah selama lima tahun anggaran pada era sebelum ditetapkannya paket undang-undang otonomi daerah (1995/1996 — 1999/2000) dan selama tiga tahun pada era sesudah ditetapkannya paket undang-undang otonomi daerah (2000-2002). Disamping itu juga dibandingkan antara upaya pengumpulan PAD di Kabupaten Kapuas Hulu dengan, upaya pengumpulan PAD rata-rata kabupaten/kota se-Propinsi Kalimantan Barat, adapun upaya pengumpulan PAD diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari realisasi penerimaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan kabupaten/kota se-Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1995/1996 — 1999/2000, realisasi penerimaan daerah propinsi Kalimantan Barat, PDRB yang terdapat pada laporan keuangan daerah dan clan. Bagian Keuangan Kabupaten Kapuas Hula dan Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten/Kota se Indonesia dari BPS, Kabupaten Kapuas Hulu dalam angka tahun 1996 — 2000 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hula dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2002. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan uji perbedaan dua nilai rata-rata. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah yang ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal cukup balk yang ditunjukkan dengan penurunan rasio sumbangan dap bantuan terhadap total penerimaan daerah (TPD) yang diimbangi dengan peningkatan rasio bagi hash! dan PAD terhadap TPD, sedangkan apabila ditinjau dari posisi fiskal sangat lemah yang ditunjukkan dengan upaya pengumpulan PAD Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih rendah dari rata-rata upaya pengumpulan pajak kabupaten/kota se-propinsi Kalimantan Barat. Pemberlakuan paket undang-undang otonomi daerah temyata tidak merubah tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kapuas Hula terlebih pada posisi fiskal yang lebih lemah daripada sebelumnya.

This research attempts to analyze regional financial self-reliance before and after the enactment of autonomy act package in Kapuas Hulu Regency viewed from the level of fiscal decentralization and fiscal position. To achieve those objectives, it was required to compare original regional income (PAD), revenue sharing from tax and non tax, donation and grant, with the total of regional income foi- five blidget years before the passing of regional autonomy act package (1995/1996 — 1999/2000) and for three years after the passing of regional autonomy act package (2000 — 2002). Moreover, PAD collection effort performed in Kapuas Hulu Regency and the average of PAD collection performed in all regencies/cities troughout Kalimantan Barat Province were compared. The effort of PAD collection were carried out by contrasting between PAD income and Gross Regional Domestic Product (PDRB). The data used in this research are secondary data obtained from realization of PAD in Kapuas Hulu Regency and in all Regencies/Cities troughout Kalimantan Barat during five budget years (1995/1996 — 1999/2000), realization of regional income in Kalimantan Barat Province, and PDRB found at reports of the regional budgets from Finance Department and Statistics Central Bureau (BPS), PDRB Regencies/Cities troughout Indonesia from BPS, Kapuas Hulu Regency in figure 1996 — 2000 from BPS Kapuas Hulu Regency and National Budget Draft (RAPBN) for the year. of 2002. The analysis method applied in this research is ratio analysis dan difference test of two average values. The result of this research show that regional financial self-reliance viewed from fiscal decentralization level was sufficiently well indicated by the decreasing of the ratio donation and grant toward regional income total (TPD) that was kept balance by the increasing of the ratio revenue sharing and PAD to TPD, whereas viewed from fiscal position it was very weak and indicated by the lower PAD collection efforts of Kapuai Hulu Regency than the average efforts of PAD collection. of Regencies/Cities traoughout Kalimantan Barat Province. The anactment of regional autonomy act package did not alter the financial self-reliance level in the Kapuas Hulu Regency, specifically for weaker fiscal position than before.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu