Strategi Negosiasi India Terkait Isu Public Stockholding dalam KTM WTO IX

DODY ISWANDI MAULIDIAWAN, Dr. Poppy S. Winanti, MPP., M.Sc.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada saat Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) diselenggarakan di Bali pada tahun 2013, isu pertanian kembali mendapatkan perhatian khusus. India dan koalisi negara berkembang, G-33, memperjuangkan proposal Public Stockholding yang bertujuan untuk menghapus hambatan teknis bagi dukungan domestic. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menolak proposal ini karena dianggap berpotensi menyebabkan distorsi perdagangan. Tawar-menawar yang berlangsung intens selama tiga belas bulan telah mengerucutkan negosiasi menjadi fokus pada aspek durasi dari klausa damai sebagai solusi interim. India meminta durasi klausa damai yang tidak terbatas hingga solusi permanen disepakati, sedangkan Amerika Serikat hanya dapat memberikan durasi empat tahun bagi klausa tersebut. Penelitian ini mencoba untuk mengamati strategi India selama negosiasi yang panjang dan intens tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya tiga strategi negosiasi India. Strategi permainan koalisi telah mendukung kepentingan India untuk diadopsi sebagai agenda koalisi G-33, lalu kemudian dimasukkan menjadi salah satu deliverables. Strategi distributif-campuran telah memungkinkan India untuk mempertahankan posisi ekstrimnya hingga detik-detik terakhir. Strategi pengkaitan isu telah meningkatkan posisi tawar India dengan menyandera isu fasilitasi perdagangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada akhirnya, posisi tawar India masih kurang kuat karena adanya beberapa hambatan teknis. Meskipun demikian, strategi negosiasi India dalam KTM WTO IX merupakan contoh yang baik bagi negara berkembang, khususnya mengingat proses negosiasi perdagangan masih panjang.

During World Trade Organization Ninth Ministerial Conference which held in Bali at 2013, agriculture issue once again attracted the most attention. India and developing countries coalition, G-33, fought for Public Stockholding proposal which aimed to remove the domestic support's technical restrictions. United States and European Union had rejected this proposal since it is potentially causing trade distortion. Thirteen months of intense bargaining process has narrowed the negotiation into duration aspect of peace clause as interim solution. India was pursuing infinite duration of peace clause until permanent solution is agreed, while United States could only give four years of peace clause. This research attempted to observe India's strategies during the long and intense negotiations. Result of this research is the discoveries of three India's negotiation strategies. Coalitional game strategy has levitates India's demand to be adopted as G-33's coalition agenda, and later included as one of the deliverables. Mixed-distributive strategy has enabled India to maintain its extreme claim until the last minutes. Issue-linkage strategy has raised India's bargaining position by taking trade facilitation issue as its hostage. This research also finds out that in the end, India's bargaining position wasn't strong enough because of several technical obstacles. Nevertheless, India's negotiation strategy in The 9th WTO Ministerial Conference was a good example for developing countries, especially considering that trade negotiation still have a long way to go.

Kata Kunci : WTO, Public Stockholding, Paket Bali, Negosiasi Perdagangan, Negara Berkembang