Evaluasi proses dan alokasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Lampung tahun 2000

NARSO, Drs. Wahyu Widayat, M.Ec

2002 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran dan mengevaluasi besarnya alokasi anggaran pengeluaran Pemda Propinsi Lampung yang digunahan untuk membiayai pelayanan publik dan pelayanan birokrasi tahun anggaran 2000. Data yang diamati adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Biro Keuangan dan lnstansi terkait di Propinsi Lampung. Alat analisis yang digunakan deskriptif analisis dan Comparative Budget Statement (CBS), baik secara horizontal maupun vertikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran Propinsi Lampung pada periode penelitian dilakukan dengan pendekatan top down approach dan bottom up approach. Penyusunan anggaran masih dominan arahan pemerintah 6; atasnya. Peran DPRD dalarn proses penyusunan anggaran belum optimal dan belum terlibat sejak awal. Dari sisi pengalokasian anggaran pengeluaran rutin pemerintah daerah sejumlah Rpl14,356 milyar, untuk pelayanan birokrasi sebesar Rp59,531 milyar atau 52,06%, sedangkan untuk pelayanan publik sebesar Rp54,825 milyar atau 47,94Y0. Anggaran pengeluaran pada unit pelayanan umum daerah Rp20,388 milyar (17,8240) lebih kecil dari anggaran pengeluaran pada unit umum pemerintahan Rp47,568 milyar (41,6O%). Berarti menunjukkan alokasi anggaran pengeluaran pemerintah daerah masih diaraqkan untuk pelayanan birokrasi. Total Realisasi Anggaran belanja daerah tahun 2000 secara horizontal Rp229,565 milyar meningkat secara absolut Rp66,489 milyar atau meningkat secara relatif 41 YO dengan rasio 1,41. Realisasi Anggaran belanja rutin Rpll4,356 secara absolut meningkat Rp27,235 milyar atau secara relatif 31% dengan rasio 1,31, sedangkan realisasi anggaran belanja pembangunan Rpll5.209 milyar meningkat secara absolut Rp39,253 milyar atau secara relatif 52% dengan rasio 1,52. Secara vertikal proporsi pengeluaran rutin 49,81% dan pengeluaran peinbangunan 50,19%.

This research aims to evaluate budget arranging process and to evaluate the extent of Regional Expended allocation of Government of Lampung Province in year of budget 2000. The data which was observed are primary and secondary data. The data were received from BPS, Financial Bureau and other Institutions in Lampung Province. Analysis tools which is used in this research is Analysis Descriptive and Comparative Budget Statement (CBS), vertically or horizontally. Result of this research points out that Budget Arranging Process at Lampung Province in research period is done by top down approach and bottom up approach. Budgeting Arranging still base on direction from the top government. DPRD role in budget arranging is not optimally and it is not participate from the beginning. From allocation side of regional goverment, the routine expenditure count for Rp114,3556 billion, for bureaucracy service count for Rp59,531 billion or 52,06%, while for public service count for Rp54,825 billion or 47,94%. Expenditure Budget in public service unit of the region is Rp20,388 billion (1 7,83%) less than expenditure budget at goverment unit Rp47,568 billion (41,6O%). It points out that allocation of regional government expenditure still leads to bureaucracy service. Horizontally, total of Budget Realization of the region in 2000 is Rp229,565 billion, increasing absolutely or increase relatively 41% with its ratio 1,41. Realization of Routine Expenditure Budget RplI4,356 billion increasing absolutely Rp27,235 billion or 31% with ratio 1,31, relatively, while, realization of development budget expenditure Rpl15,209 billion, increase absolutely Rp39,253 billion or relatively, 52% with ratio 1,52. Vertically, routine expenditure proportion 49,81% and development expenditure 50,19%.

Kata Kunci : Anggara Pemerintah Daerah, Proses dan Alokasi Pengeluaran, Propinsi Lampung.