Peran 'Lokakarya Laut Cina Selatan' dalam Upaya Resolusi Konflik Laut Cina Selatan

JYESTHA BASHSHA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) terus mengalami eskalasi dan menghasilkan ancaman, baik yang sifatnya prominen maupun laten, terhadap Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penyebab dari eskalasi tersebut adalah adanya tumpang tindih klaim oleh negara anggota ASEAN dan Cina di kawasan LCS. Cina, Taiwan dan Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel (terdiri atas 15 kepulauan kecil), dan enam negara mengklaim Kepulauan Spratly: Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Lokasi LCS yang strategis yang juga digunakan sebagai rute perdagangan dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta jalur perkapalan yang paling sibuk di dunia dari Asia Tenggara menuju Asia Timur dan sebaliknya; ditambah dengan potensi minyak dan gasnya, telah membuat negara-negara tersebut melakukan klaim di kawasan LCS. Meningkatnya ketegangan antara negara-negara yang melakukan klaim di kawasan LCS tidak hanya menimbulkan ancaman baru bagi negara yang terlibat, tetapi juga keamanan regional. Ini dimulai dengan moderenisasi militer yang dilakukan oleh Vietnam dan Filipina. Moderenisasi militer Cina juga menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan. Terlebih, keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalam konflik ini juga meningkatkan ketegangan, dimana AS memberikan dukungan materiil terhadap moderenisasi militer Vietnam dan Filipina, serta membangun kerjasama keamanan dengan Malaysia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas regional. Sebelum eskalasi konflik terjadi, Indonesia mengadakan 'Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea' atau 'Lokakarya Laut Cina Selatan' pada tahun 1990, melibatkan negara yang melakukan klaim, pemangku kebijakan, dan akademisi untuk mengembangkan kerjasama di kawasan ini dan menghindari terjadinya eskalasi. Lokakarya ini diinisiasi oleh Duta Besar Hasjim Djalal sebagai salah satu usaha Indonesia untuk membendung potensi konflik di LCS. Lokakarya ini telah berjalan 24 kali. Sejak 1990, Indonesia telah menginisiasi usaha untuk menghindari konflik dan mengembangkan kerjasama di kawasan LCS melalui Technical Working Group (TWG), Group of Expert Meeting (GMS), and Study Groups (SG). Upaya yang telah lama dilakukan oleh Indonesia ini telah memiliki berbagai capaian yang signifikan; salah satunya adalah ASEAN Declaration on Code of Conduct in the South China Sea pada tahun 2002. Diharapkan konflik LCS senantiasa mengalami deeskalasi dan kerja sama pun berkembang di antara negara-negara yang terlibat. Namun, dinamika konflik ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini menghasilkan urgensi tersendiri bagi Indonesia untuk mulai melakukan asesmen terhadap upayanya melalui Lokakarya LCS, sehingga Indonesia dapat berkontribusi lebih dalam upayanya mendukung resolusi konflik di kawasan LCS. Untuk itu, skripsi ini bertujuan melakukan asesmen terhadap peran Lokakarya LCS di kawasan LCS. Penulis akan lebih berfokus pada analisis sejauh mana proses transfer berhasil dicapai dalam lokakarya ini. Kata kunci: resolusi konflik, deeskalasi, kooperasi, proses transfer.

Conflicts in South China Sea (SCS) continue to escalate and resulting in both prominent and latent threat to China and South East Asia countries. It is widely known that the cause of tension in SCS comes from the overlapping claims by ASEAN countries and China. China, Taiwan, and Vietnam claim the Paracel Islands (consisting of 15 small islands), and six countries claim Spratly Island: China, Taiwan, Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei. Its strategic location that is used as the gateway for trading route from the Indian Ocean and the Pacific Ocean, whilst also the busiest shipping lanes from Southeast Asia to East Asia and vice versa; coupled with its oil and gas potentials, has made those countries claim some particular territories in SCS. Increasing tensions among countries that claim territory in the SCS pose a new threat not only to the claimants, but also to regional security. It begins with military modernization in Vietnam and the Philippines. China's military modernization also cannot be neglected. Moreover, the involvement of the U.S. in this conflict increases the tension, that the U.S. is supporting military modernization of Vietnam and the Philippines as well as managing security cooperation with Malaysia. This potentially leads to regional instability. Before the conflict escalation happened, Indonesia held a 'Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea' in 1990s involving claimants, stakeholders, and academics to develop cooperation in the area of SCS and to avoid escalation. The workshop was pioneered by H.E. Hasjim Djalal as one of Indonesia's effort to defuse the potential conflict in SCS. It also can be considered as Indonesia's role to maintain stability and security in the region. This workshop has been running for 24 times. Since 1990, Indonesia has initiated efforts to avoid conflict and to develop cooperation in the area of SCS through Technical Working Group (TWG), Group of Expert Meeting (GMS), and Study Groups (SG). This long maintained action done by Indonesia has achieved some significant results; one of them is ASEAN Declaration on Code of Conduct in the SCS in 2002. It is expected that the conflict in SCS will deescalate and the development of cooperation will establish between parties involved. However, the dynamics of this conflict is evolving from time to time. This requires Indonesia to start assessing its effort in managing potential conflict in the SCS, so Indonesia can manage a greater result in the future. To that end, this topic of undergraduate thesis aims to assess Indonesia's role in the SCS conflict through 'Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea'. Writer will be more focused on how far the transfer process of perceptions, knowledge, and skills are received by the participants. Keywords: conflict resolution, de-escalation, cooperation, transfer process.

Kata Kunci : resolusi konflik, deeskalasi, kooperasi, proses transfer. / conflict resolution, de-escalation, cooperation, transfer process.