KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMILU 2014-2019 (Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasiona

CHAREN EMELDA DAHLIA, Dr. Samodra Wibawa

2015 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada (dalam buku Women in Parliament: Beyond Numbers, 2002:12). Dari data lembaga legislatif di tingkat pusat, perempuan hanya 8,8% (44 orang dari 500 anggota DPR RI), semantara 11% perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin partai politik (Women and Politics Compilation of Reference: NDI, 2001). Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 9%, di kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi. Penggunaan langkah-langkah afirmatif dan kuota hanyalah salah satu upaya untuk menuju ke arah itu dan sudah banyak negara di dunia yang berhasil menerapkannya. Melihat upaya strategis yang telah ditempuh oleh negara lain, maka pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengusulkan kuota sebesar 30% sebagai langkah sementara peningkatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan selama sistem politik di Indonesia masih bersifat patriarki maka langkah ini adalah langkah yang strategis (dalam buku Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1991-2001, 2001:8).Perlu diingat bahwa kuota 30% adalah kuota minimal bukan kuota maksimal. Dalam pemilu tahun 2004, pemerintah telah menerbitkan beberapa produk hukum yang terkait dengan kuota 30%, produk hukum tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Proses pengesahan undang-undang mengenai kuota 30% untuk perempuan di dalam lembaga legislatif atau parlemen tidaklah mudah, melewati proses perjuangan yang keras dan perdebatan panjang antara pro dan kontra. Namun dengan semangat dan kegigihan perempuan Indonesia sampailah pada proses pembentukan dan pengesahan undang-undang tersebut. Dengan demikian kenyataan disahkannya kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif dapat terwujud, yakni dengan diundangkannya UU Pemilu No. 12 tahun 2003 dalam pasal 65 (1). Menjelang pemilihan umum pada tahun 2009, muncul kebijakan yang sangat positif dalam bentuk affirmative action mengenai kuota perempuan di dalam parlemen sebagai aktor politik dan pemerintahan. Salah satu kebijakannya adalah adanya kuota untuk bakal calon wakil rakyat yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). adDalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu nama kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada saat pemilu, masing-masing parpol mengikuti proses sesuai dengan aturan yang dibuat oleh parpol. Mulai dari pendaftaran sebagai caleg sampai pada penetapan nomor urut. Kuota 30% keterwakilan perempuan juga dipenuhi oleh parpol guna lolos dalam proses pemilu. Banyak hambatan yang dilalui dalam proses tersebut, diantaranya yaitu hambatan sistem politik, sosial kultural, psikologis dan sosial ekonomi.

Around the world, women occupy only 14.3 percent of the total parliamentarians (in the book Women in Parliament: Beyond Numbers, 2002: 12). From the data in the central legislature, women only 8.8% (44 of the 500 members of the House of Representatives), moreover 11% of women served as the leader of a political party (Women and Politics Compilation of Reference: NDI, 2001). In Indonesia, the number of women who sit as members of Parliament only 9%, in the chair Provincial DPRD and Regency / City, the number was much smaller. The use of affirmative measures and quotas is just one attempt to move in that direction and has a lot of countries in the world to successfully implement it. Looking at the strategic efforts that have been taken by other countries, the Indonesian government through the Office of the State Minister for Women Empowerment has proposed a quota of 30% as an interim measure the increase of women in policy making, and for the political system in Indonesia is still patriarchal then this step is a strategic step (in the book Political Women in Parliament: A Sketch of Struggle and Empowerment 1991-2001, 2001: 8) It should be remembered that the quota of 30% is the minimum quota is not the maximum quota. In 2004 elections, the government has issued several laws related to the quota of 30%, these regulations among which the Law No. 31 of 2002 on Political Parties and the Law 12 of 2003 on General Election. The process of passage of legislation regarding the 30% quota for women in the legislature or parliament is not easy, through the process of hard struggle and a long debate between the pros and cons. But with the spirit and tenacity of women in Indonesia comes the process of formation and passage of the law. Thus the fact the passing of 30% quota for women in legislative nomination can be realized, ie, with the enactment of the Election Law No. 12 of 2003 in Article 65 (1). Ahead of elections in 2009, appeared very positive policy of affirmative action in the form of quotas for women in parliament as political actors and government. One policy is that a quota for candidates representatives who arranged in Law No. 10 of 2008 on the General Election members of the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD) and the Regional Representatives Council (DPRD). In Act No. 10 of 2008 on General Elections, member of the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), House of Representatives (DPRD), Article 53 mandates that the political party contains at least 30% representation of women in the list legislative candidates. This article is reinforced by Article 55, paragraph 2 which states that in every three candidates, at least there is at least one female candidate names. Policy female quota of at least 30% in the list of candidates is also strengthened by government policy through Act No. 2 of 2008 on Political Parties. At the time of the election, each political party to follow the process in accordance with the rules made by the parties. Start of registration as a candidate until the determination of the serial number. Quota of 30% representation of women was also met by political parties in the electoral process in order to qualify. Many obstacles encountered during the process, among which the political system barriers, socio-cultural, psychological and socio-economic.

Kata Kunci : perempuan, keterwakilan, kuota 30%, pemilihan umum dan partai politik.