Transformasi Pola Hubungan Sipil-Militer Cina pada Masa Pemerintahan Deng Xiaoping- Hu Jintao

TREVILIANA EKA PUTRI, Randy Wirasta Nandyatama, M.Sc

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Cina merupakan sebuah negara komunis yang menerapkan sistem dominasi satu partai. Partai Komunis Cina (PKC) merupakan satu-satunya partai berkuasa yang menguasai keseluruhan aspek pemerintahan Cina. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1949, telah terdapat tradisi kedekatan hubungan antara kelompok militer dan kelompok sipil. Berbeda dengan tradisi hubungan sipil-militer di banyak negara pada umumnya, hubungan sipil-militer Cina berfokus kepada sebuah bentuk hubungan antara partai, yakni Partai Komunis Cina, dengan kelompok sipil kelompok militer, yakni Tentara Pembebasan Rakyat. Kedekatan hubungan tersebut berangkat dari latar belakang sejarah yang cukup panjang antara keduanya, dimana kelompok militer, yakni Tentara Pembebasan Rakyat, turut mengambil peran yang cukup signifikan dalam berdirinya pemerintahan Republik Rakyat Cina (RRC), yang turut menandai kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) atas Partai Nasionalis Kuomintang. Skripsi ini akan membahas mengenai dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan sipil-militer Cina pada masa pemerintahan Deng Xiaoping sampai dengan Hu Jintao. Deng Xiaoping sebagai pemimpin Cina pasca kematian Mao Zedong merupakan pemimpin pertama Cina yang menerapkan kebijakan modernisasi Cina pada berbagai aspek pemerintahan, termasuk di dalamnya aspek militer. Secara teori, modernisasi dipandang sebagai salah satu faktor yang akan mendukung peningkatan profesionalisasi militer, dimana, hal tersebut kemudian dilihat sebagai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pola hubungan sipil-militer di suatu negara. Oleh karena itu, skripsi ini akan dimulai dengan menganalisis implikasi dari kebijakan modernisasi pada masa Deng, dengan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan dan transformasi bentuk hubungan sipil-militer Cina hingga masa kepemimpinan Presiden Hu Jintao.

China is a communist country with dominant-party system or one-party dominant system. Communist Party of China (CPC) is the only party who is in power and rules every aspects of the government in China, including the military. Since the establishment of People's Republic of China in 1949, there have been long traditions of close relationship between the government (civilian) and the military. Unlike civil-military relations in most countries, China's civil-military relations has been focused on the relationship between the party, which is Communist Party of China, and the military, that is represent by the People's Liberation Army (PLA). The nature of the relationship coming from the long history background between the two, that is, the significant contribution of the PLA as the military in the establishment of People's Republic of China which marks the victory of CPC over Kuomintang (Nationalist party) in the Chinese civil war. This paper will discuss about the dynamics and changes in China's civil military relations during President Deng Xiaoping until President Hu Jintao era. Deng Xiaoping as China's leader after Mao deaths is seen as the first leader who brings modernization in Chinese society and government, including in the military aspects. Deng formulated a series of important policies on Chinese Modernization. In theory, modernization is seen as a factor that could also drive professionalization in the military aspects, which, in turn, affecting the civil-military relations in the country. Therefore, this thesis will begin by assessing the impact of such policies on the civil-military relations during Deng era. Then, it will discuss and explain more about the civil-military relations transformation up to the most recent period, which is the Hu Jintao presidency.

Kata Kunci : Tentara Pembebasan Rakyat, Partai Komunis Cina, Hubungan Sipil Militer, Profesionalisasi, Modernisasi