POLITIK PANGAN PARTAI POLITIK

DIMAS ADIPUTRA, Drs. Mashuri Maschab, SU

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Partai politik mempunyai dua tujuan utama yaitu merebut kekuasaan untuk kemudian terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ketika partai terlibat dalam proses perumusan kebijakan, idealnya partai mendasari sikap-sikapnya pada idealisme tertentu sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak melenceng dari garis ideologi partai. Sebagai partai yang berkuasa di Klaten, PDI Perjuangan memiliki idealisme kuat di bidang pertanian, yang secara tersirat terdapat pada Pancasila 1 Juni 1945, Trisakti, dan marhaenisme. Dalam proses perumusan kebijakan, tiga wajah organisasi partai turut terlibat dengan melakukan fungsi artikulasi, agregasi, dan advokasi kebijakan. Untuk itu penelitian ini fokus pada cara PDI Perjuangan di Klaten dalam membuat tawaran kebijakan utamanya terkait raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). Untuk menunjang penelitian ini, digunakan metode penelitian studi kasus dengan melakukan observasi disertai wawancara, serta analisa terhadap dokumen penunjang penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga wajah organsisasi partai tidak bekerja maksimal dalam perumusan raperda PLPPB. Kebijakan-kebijakan pangan yang didukung partai lebih banyak berupa usulan dari masyarakat, bukan atas inisiatif mereka sendiri. Hal ini terjadi karena partai lebih banyak berfungsi pada siasat-siasat perebutan kekuasaan, namun lemah dalam fungsi merumuskan kebijakan. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pembahasan tentang partai politik dan kebijakan publik. Hal ini penting mengingat partai politik merupakan elemen kunci dari sistem demokrasi perwakilan.

Political party has two main purposes. Those are taking away the authority and then involving in public policy establishment process. When political party involves in that process, its attitude and behavior should be based on the ideology of the party itself. As the biggest and the most authoritative party in Klaten, PDI Perjuangan has a huge power in agricultural sector, as implicitly stated in Pancasila 1 Juni 1945, Trisakti, and marhaenism. In public policy establishment process, the three faces of party organization also participate in articulation, aggregation, and advocation function. Therefore, this research takes a focus on the procedure of PDI Perjuangan to offer a policy, particularly in draft regulations of the region related to the protection of the agricultural sustainable area (PLPPB). To support this research, the reseacher uses case study method by doing observations, interviews, and research document analysis. The result of this research shows that three faces of party organization can not work actively in PLPPB policy establishment. Food policy that is supported by PDIP mainly comes from the public opinion, instead of their own initiative. Researcher hopes this research would enrich the political party and public policy studies. It is important because political parties are the representative of democracy system.

Kata Kunci : Kebijakan, Partai politik, Pertanian Pangan; Food Agriculture, Policy, Political Party