Pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Aparat Penegak Hukum

ARDINITA PINGKI NADIAR, Isharyanto, S.H., M.H.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Sebagai negara hukum Bangsa Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk mengawal perkembangan zaman dengan pembaharuan peraturan-peraturan hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu contoh adalah penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai tujuan yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat pada umumnya. Tujuan tersebut haruslah diwujudkan mengingat anak mempunyai peranan yang penting bagi suatu bangsa yaitu sebagai penerus yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia. Anak dalam pencarian jati diri masih sering terombang-ambing dan mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal ,maupun internal. Sehingga tidak mengherankan lagi apabila banyak anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan pengaruh negatif yang timbul dari faktor-faktor tersebut. Banyak anak yang harus menjalani proses peradilan. Proses peradilan ini, disebabkan belum adanya alternatif baru selain pemidanaan bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Diberlakukannya UU SPPA pada tanggal 31 Juli 2014 merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak-hak anak dan perwujudan peradilan yang diharapkan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. UU SPPA bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu prinsip yang mendasari undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi atau cap buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Pelaksanaan restorative justice dalam SPPA ini dilaksanakan dengan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam diversi, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan. Diversi memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum. Mulai dari penyidikan oleh Penyidik Anak, penuntutan oleh Jaksa Anak dan dalam proses pemeriksaan di persidangan oleh Hakim Anak

As the law states the Indonesian nation has a responsibility to oversee the development of the times with the renewal rules law that is no longer appropriate to the needs of the community law. Was Wrong An example is the replacement of Law No. 3 of 1997 on Juvenile became Act No. 11 of 2012 on the System Child Criminal Justice (Law SPPA). Children Criminal Justice System has goal that put the best interests of children and society at generally. The goal should be realized given the child has an important role for a nation that is a successor who will replace the leaders of the Indonesian nation. Children in the search for identity self is often swayed and easily influenced by factors external and internal. So it is not surprising that many children who commit unlawful acts due to the negative influence arising from these factors. Many children who have to undergo the process of justice. The judicial process, due to the lack of new alternatives other than punishment for those found guilty by the court. The enactment of Act SPPA on July 31, 2014 is one of one embodiment of the implementation of children's rights and the realization of justice expected to ensure the best interests of the child. SPPA Act aims to realizing justice truly guarantee the protection of the interests of The best of the children in conflict with the law. In addition, the principle that underlying this legislation is explicitly setting of Justice Restorative (Restorative Justice) and Diversion intended to avoid and keep children out of the judicial process so as to avoid stigmatization or stigma against children in conflict with the law and expected that children can get back into normal social environment. Restorative justice is a process whereby all the parties involved in the a particular criminal act together to solve problems and seek The best way for the settlement of the problem. Implementation of restorative justice the SPPA is implemented with diversion. Diversion is a diversion settling disputes son of the criminal justice process to outside the judicial process criminal. In diversion, before entering the judicial process, law enforcement, families, and the community must seek resolution process outside lane the court. Diversion requires active participation of law enforcement officers. Get Started Children of investigations by investigators, prosecution by the Attorney Child and the the examination in court by Judge Child

Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif