PERJANJIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN HAK PENGELOLAAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI MODEL KERJASAMA INVESTASI DI BIDANG USAHA PARIWISATA DI NUSA DUA

F.BAMBANG KRISWANTO,, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian mengenai Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Sebagai Model Kerjasama Investasi Di Bidang Usaha Pariwisata di Nusa Dua adalah untuk mengetahui factor-faktor utama apa saja yang menjadi pertimbangan ITDC dalam merumuskan Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan, dan upaya hukum yang dilakukan ITDC apabila Investor wanprestasi terhadap Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan serta kedudukan ITDC apabila Investor dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan obyek penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, disamping data sekunder dari kepustakaan hukum dan tersier. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : 1). Perjanjian Penggunaan dan Pemanfatan Lahan telah disusun dengan memperhatikan tujuan kerja sama, faktor-faktor utama dalam pembuatan perjanjian, terbentuknya kesepakatan, syarat-syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian baik essensiali, naturalia, accidentalia dirumuskan secara sistematis, lengkap dengan judul dimasing-masing pasal maupun ayat dalam Perjanjian. 2). Upaya hukum yang diambil ITDC apabila investor wanprestasi adalah upaya hukum diluar peradilan meliputi, penjadualan ulang pembayaran maupun pembangunan dengan diberikan sanksi, negosiasi agar investor membuat pernyataan mengakhiri perjanjian dan mengembalikan sertifikat, melalui akta pelepasan HGB, melakukan prestasi investor dengan meminta penggantian dari Investor, selain itu mengambil tindakan hukum melalui Badan Arbirase Nasional Indonesia maupun mengajukan permohonan pailit. 3). Kedudukan hukum ITDC apabila investor pailit adalah sebagai kreditor istimewa.

The objectives of this paper are: The primary factors considered by PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia in formulating the agreement on the use of the land under the management right of PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) by investors as investment cooperation model in tourism area of Nusa Dua region, The possible legal action by the PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) in the case that the investor breached the existing The Land Utilization and Land Development Agreement, and The legal of creditor position of the PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) in the case that the investor was declared to be in bankruptcy. This study is an empirical law of jurisdiction because the object of the study focuses on the behavior of law (law in action) and this study require primary data as the main data in addition to the secondary data (material law). The results were drawn: 1).The Agreement has been formulated by considering goal of partnership, the elements necessary in the agreement, the factors agreed by the parties, under the existing laws, and thematically compiling the articles, with accensial, natural, and accidental elements completely written. 2). the ITDC approaces to the investors who breached the agreement are a). The legal efforts outside court included as rescheduling payment and development with pinalty, make investors agree to terminat the agreement without any judiciary involvement and return the certificate to abolish it accompanied by statement paper, waive the building right by asking Notaryto prepare the building right waiving document, liquidize the collateral hold by the inveestor or directly asked the investor to pay indemnity.b). The legal judiciary efforts through BANI, and submitting an appeal of bankcruptcy. 3). The legal position of the ITDC in the case that a bankcruptcy is as special creditor.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Perjanjian, Kompetensi Inti, Usaha Pariwisata, Wanprestasi, Upaya Hukum, Pailit, Kedudukan Kreditor. Kawasan Pariwisata, Hak Pengelolaan, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)