TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2010/PTUN.Sby dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 57/G/TUN/2001/PTUN.Smg.)

ETIS CAHYANING PUTRI, Dwi Haryati

2015 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Putusan PTUN terhadap kewajiban penerbitan KTUN, mengetahui kendala yang dihadapi dan pengoptimalan pelaksanaan Putusan PTUN terhadap kewajiban penerbitan KTUN dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai penelitian pokok dan penelitian hukum empiris yang digunakan untuk melengkapi hasil penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Kedua data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan pelaksana mengenai penjatuhan sanksi dalam UU No. 51 Tahun 2009, seharusnya tidak menjadi alasan pembenar bagi Pejabat TUN untuk tidak mematuhi putusan PTUN dan tidak menjadi hambatan bagi Peradilan TUN dalam pelaksanakan Putusan PTUN demi pemenuhan hak pencari keadilan sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum dan pemerintah. Adanya dualisme penyelesaian sengketa tata usaha negara khususnya mengenai pembatalan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah di PTUN dan BPN dan adanya pembatasan upaya hukum terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dapat menjadi salah satu kendala yuridis dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengoptimalan pelaksanaan putusan PTUN terhadap kewajiban penerbitan KTUN mendapat jaminan dalam ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan mengenai tindakan yang bertentangan dengan putusan PTUN termasuk dalam tindakan penyalahgunaan wewenang yang dalam Pasal 80 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dikategorikan sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berat.

ABSTRACT The purpose of this research is to know and understand the implementation of Administrative Court Decision towards obligation to publish Administrative Decision and to know the experienced obstacles and legal actions to optimize the implementation of Administrative Court Decision towards obligation to publish Administrative Decision in order to achieve legal protection for the people who look for justice. This research used normative-juridical approach as the main research and empirical research was used to complement the research finding. The analyzed data were secondary data that consist of primary legal material and secondary legal material. Data are collected through library research by using document study technique, while the primary data were obtained through interview. Both data were analyzed descriptively by using qualitative method. The result of this research shows that though there is administrative sanction as regulated in Article 116, sub article (4) Law Number 51 of 2009 that leads the obligation to publish Administrative Decision to fixed execution, the implementation toward the obligation to publish Administrative Decision is floating execution and based on self respect principle. The obstacles experiences are, such as, decision that is unable to be executed, less optimal implementation of active judge principle, no consensus between both claimants, potency to create new legal dispute, law and regulation relevancy, contradiction between legality principle, and legal norm discrepancy on the implementation of Administrative Decisions in Administrative Court and Land Registry Office. The recommendation is to revise Administrative Court Law and to adjust the Administrative Court Law to the Law Number 30 of 2014 regarding Governance Administration that regulates the implementation of administrative sanction towards Administrative official who do not obey Administrative Court Decision.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan PTUN, penerbitan KTUN/Implementation of Administrative Court Decision, Publication of Administrative Decision