PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PASAL 28 H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP DARI AKTIFITAS PERTAMBANGAN BATU BARA)

SUWARDI SAGAMA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kepastian hukum dan keberlangsungan tatanan lingkungan hidup dari Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, (2) Mengetahui kewajiban Pemerintah Kota Samarinda terhadap masyarakat atas peran dan tanggung jawabnya menjaga, melindungi dan memberikan kehidupan yang sejahtera berdasarkan lingkungan hidup yang baik dari aktifitas pertambangan batu bara. Metode penelitian yang diterapkan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai hukum normatif, yaitu hukum tertulis. Pendekatan empiris dilakukan untuk menelusuri objek penelitian dengan melihat secara langsung hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, karena data primer merupakan data utama yang berasal dari lapangan penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 sebatas pada legal formal pembentukan peraturan perundang-undangan derifatinya, sedangkan substansinya belum terlaksana yaitu belum sepenuhnya tersedia lingkungan yang baik dan sehat untuk setiap orang khususnya dari aktifitas pertambangan batu bara, serta tidak memiliki daya ikat pada hukum dasar sehingga perlu menyertakan kewajiban dan penegakan hukum pada BAB atau Pasal khusus dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kedua, Peran Pemerintah Kota Samarinda khusus pada permasalahan lingkungan dari aktifitas pertambangan batubara belum sepenuhnya terlaksana, yaitu tidak terpenuhinya hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini dilatarbelakangi inkonsistensi penegakan hukum dan hasrat untuk merealisasikan makna yang termaktub dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

The intention of making this thesis are to know the confirmed law and the process of protecting the living environment that comes from article 28 H paragraph 1 of Indonesia ground rules year 1945, knowing the obligation of the samarinda city government for the citizen for their roles of responsibility, protecting and give a proper life based on a good environment and the mining activities. This research method uses a research method called yuridis empiris,a research law that is related to the use or implementation of a specific normative law which happen in action on every specific law events that happens on daily basis. The yuridis approach was done in order to discuss about the research problem that uses law as a normative law, which is a written law. The empiris approach was done in order to explore research object by seeing it live where law is considered real social, cultural because primary data are the first data that comes from the research field. Based on those research, we could come to a conclusion that first, the execution of article 28 H paragraph 1 on Indonesian ground rules as a legal form of building the derivative ground rules, while the substance is yet to be executed which is not entirely available of the good and healthy environment for every citizen especially from the mining activities. Also not having the strong boundaries to law that are needed in doing it's obligation and the rise of law on BAB or a specific article in the indonesian ground rules.

Kata Kunci : UUD Negara RI Tahun 1945, Lingkungan Hidup, dan Peran Pemerintah.