PERAN STAKEHOLDER KUNCI DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

MITSEL, dr.Yodi Mahendradata,M.Sc,Ph.D; Dra. Retna Siwi Padmawati, MA

2015 | Tesis | S2 Kesehatan Masyarakat/MMPK

Latar Belakang : Permasalahan HIV/AIDS pada saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Peningkatan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sorong mencapai 16 kasus tahun 2007 namun meningkat menjadi 1.029 per Juli tahun 2014. Data dari KPAD Kabupaten Sorong ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam periode 7 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemda Kabupaten Sorong dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD secara khusus dalam Kebijkan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Stakeholder Kunci dalam kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian kulaitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab mengapa (why) belum ada kebijakan secara khusus dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana (how) Peran advokasi Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, subyek penelitian ini adalah BAPPEDA, DPRD, Subdin P2&PL Dinas Kesehatan, dan KPAD sebagai Stakeholder Kunci dalam membuat kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Sorong HASIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dari stakeholder kunci dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD dan Dinas Kesahatan belum berjalan dengan baik, belum ada laporan ke stakeholder kunci pembuat kebijakan, membuat lemahnya dukungan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Sampai saat ini belum ada Perda HIV/AIDS. Kesimpulan dan saran. Advokasi dari stakeholder kunci yaitu KPAD dan Dinas Kesahatan harus lebih giat dilakukan terhadap stakeholder kunci yang membuat kebijakan baik kepada eksekutif (BAPPEDA) maupun legislatif (DPRD) agar upaya penanggulangn dan pencegahan HIV/AIDS di kabuapen Sorong bisa berjalan dengan maksimal,

Background.: The problem of HIV in Indonesia today has become a major problem not only in health but also has led to problems of social, culture, economic and politic. Cases of HIV in Sorong District in 2007 reached 16 cases, but on 1 July 2014 at increased to 1.029 cases. Data from Sorong KPAD showed a huge increase in the periode of 7 years. Increase in the number of cases should be a considered serious concern by the local goverment in make commitments and allocating budgets particularly in reduction and prevention of HIV in Sorong. Objective: To determine the role of key stakeholders in the policy of reduction and prevention of HIV in District of Sorong, West Papua. Method: Thesis a qualitative research with case study design. Case study approach is used for the purpose of technical research, in principle is to answer \\\\\\"why there is no specific policy of the local goverment in the response to HIV prevention and how the role of the key stakeholders in the reduction and HIV prevention policy in Kabupaten Sorong.This research carried out in Kabupaten Sorong, West Papua. The subjects of This study were BAPPEDA, DPRD,Sub-Dinas PP&PL, Dinas Kesehatan and KPAD as the key stakeholders in policy making at the local level. Result : The result showed that the advocacy of the key stakeholders in prevention and reduction of HIV/AIDS by KPAD and Health Department has not gone well, which there are no reports to the key stakeholders as an policymakers, making the weak support for the allocation of funds in prevention and reduction of HIV /AIDS in Sorong District, West Papua. Till now there is no local regulation on HIV/AIDS. Conclusion. Advocacy of the key stakeholder in this regard KPAD and Dinas Kesehatan should be more active as a key policymakers to both the executive (BAPPEDA) and legislative (DPRD) so that the response to HIV in Kabupaten Sorong van runtuh optimally.

Kata Kunci : Stakeholder Kunci, Advokasi, Kebijakan, Penanggulangan, Pencegahan, HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome)