PERALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN DIHADAPAN NOTARIS-PPAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN POLIGAMI

ANAK AGUNG NGURAH MANIK DANENDRA, SH., Taufiq El Rahman, S.H, M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Peralihan atas tanah atau bangunan terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami haruslah memenuhi syarat dan prosedur peralihan hak atas tanah atau bangunan pada umumnya, dan dalam hal harta tersebut didapat dari hasil perkawinan saat poligami tersebut maka isrti-istri yang mendapatkan hak wajib ikut melakukan persetujuan terhadap akta peralihan hak tersebut. Setiap suami yang melakukan perkawinan poligami untuk melakukan peralihan hak atas tanah bangunan terhadap harta bersama, suami mewajibkan istri – istrinya untuk hadir di hadapan Notaris–PPAT yang membuatkan akta peralihan hak tersebut. Istri-istri yang hadir dihadapan Notaris–PPAT harus menyatakan persetujuan terhadap peralihan haknya dan menandainya menandainya di dalam akta peralihan hak tersebut. Semua istri dalam perkawinan poligami mempunyai hak yag sama atas harta bersama yang terjadi sejak terjadi perkawinannya masing-masing. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi apabila istri-istri yang mendapatkan atas harta bersama dalam suatu peralihan hak bersama. Apabila tidak diikutkan dalam akta Notaris-PPAT, maka peralihan hak tersebut dapat berpotensi konflik yang menyebabkan cacat yuridis atau dapat dibatalkan oleh istri yag mendapatkan haknya tersebut. Kata Kunci : Peralihan hak, Poligami, Notaris - PPAT

Transition on the land or building to a husband who perform polygamous marriages should be qualified and procedures.Transfer of rights to the land or building in general and in terms of the property acquired during the marriage of polygamy.Then the wifes who earn the right duty to carry out the approval of the deed of transfer of rights. Every husband who perform polygamous marriages for doing the certificate transfer of building land to the joint property, the husband obliging the wifes for appear to the notary - ppat which makes the certificate transfer of building land. The wifes who appeared before notaris- ppat shall agree to the transfer of rights and also mark it in the certificate transfer of building land. The husband and his wife in a polygamous marriage have the same rights to property that occurred since the marriage, respectively. The second wife and the next do not have the right to joint property before marriage with his second wife or the next that happens when the wifes who get together in a transition property rights together not include in the certificate of Notary – PPAT, so getting the thats transfer of rights and to be potentially the conflicts that also cause there are a juridical disabillity or can be canceled with the wifes which get the her rights. Keywords : Transfer of rights, polygamy, Notary – PPAT

Kata Kunci : Peralihan hak, Poligami, Notaris - PPAT; Transfer of rights, polygamy, Notary – PPAT