IMPLEMENTASI PASAL 5 DAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI USAHA DAGANG DI KABUPATEN BOGOR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

MUHAMMAD SOFIA ARRIJAAL, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kriteria usaha yang memerlukan pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Daftar perusahaan penting untuk pemerintah guna melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan daftar perusahaan untuk memberdayakan usaha dagang dan penerapan ketentuan pidana bagi usaha dagang yang tidak didaftarkan dalam daftar perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data primer yang diperoleh dalam penelitian lapangan di Badan Perizinan Terpadu dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, serta Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, yang diperoleh dari studi dokumen pada sarana penelitian yaitu perpustakaan. Sesuai dengan analisa hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa daftar perusahaan diperlukan untuk memberdayakan usaha dagang. Daftar perusahaan menentukan program yang tepat untuk melakukan pemberdayaan. Kebijakan kriminal bagi usaha dagang yang tidak didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kabupaten Bogor dilakukan melalui sarana non penal, yaitu melalui penerapan sanksi administrasi. Sedangkan sarana non penal lainnya diantaranya melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan perizinan. Upaya penal penanggulangan kejahatan bagi usaha dagang yang tidak didaftarkan dalam daftar perusahaan tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Micro, small and medium enterprises are criteria of businesses that require an empowerment from the government, local government, businesses, and society. Business registration is important for the government to do empowerment. Therefore the aim of this research is to find out how to use the business registration to empower usaha dagang and the application of penal provisions for usaha dagang that is not listed in the business registration. This research is a field research using primary data that is obtained in a field study in the One Stop Shop Investment Service Office and the Agency of Trade and Industry small and medium enterprise in Bogor Regency, as well as the library research using secondary data that primary legal materials, secondary, and tertiary, which was obtained from the study of documents in the library research facilities. In accordance with the analysis results, it can be concluded that the business registration required to empower usaha dagang. Business registration determine the right program for empowerment. Criminal policy for the usaha dagang that is not listed in the Business registration in Bogor Regency done through non-penal means, namely through the application of administrative sanction. While other non penal facilities including through deregulation and debureaucratization licensing services. Penal policy for usaha dagang that is not listed in the business registration can not be applied because it is not in accordance with the purpose of empowering micro, small and medium.

Kata Kunci : Usaha dagang – Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) – Daftar Perusahaan