IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL BALI MANDARA

RADITYA MAHENDRA KUSUMANINGPRANG, B.BIT, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Pada tahun 2011, Pemerintah telah mengeluarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 (MP3EI) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025. MP3EI menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan klasik yang dihadapi pemerintah adalah permasalahan pendanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satu pendekatan alternatif yang diambil adalah melalui keterlibatan swasta. Meskipun Pemerintah telah menyusun berbagai aturan, namun Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) belum diimplementasikan secara luas. Penelitian fokus pada lingkup pembangunan jalan tol, khususnya pengalaman yang dipetik dari pembangunan Jalan Tol Bali Mandara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi KPS dalam pembangunan Jalan Tol Bali Mandara dan bagaimaa peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Swasta dalam proyek tersebut. Penelitian difokuskan pada implementasi Perpres Nomor 67 Tahun 2005 beserta turunannya mengenai KPS dalam proses pembangunan Jalan Tol Bali Mandara. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk membandingkan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini telah dilakukan pengumpulan data melalui buku-buku, artikel surat kabar dan jurnal, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping penelitian kepustakaan, wawancara dengan teknik bebas terpimpin juga telah dilakukan. Pembangunan jalan tol tersebut telah sesuai dengan prinsip dan kriteria proyek infrastruktur prakarsa Badan Usaha (unsolicited) menurut Perpres Nomor 67 Tahun 2005 dan peraturan terkait lainnya mengenai KPS. Dalam pembangunan dimaksud, Pemerintah berperan dalam fungsi pengaturan yakni penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai KPS, peraturan mengenai sektor jalan tol, dan ketentuan mengenai berbagai aspek kegiatan usaha. Disamping itu pemerintah juga berperan dalam fungsi pemberdayaan yakni mendorong potensi pariwisata Bali yang terkendala oleh kemacetan sebagai akibat naiknya kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan pihak swasta memainkan peran yang vital dalam membentuk konsorsium BUMN sebagai inisiator KPS. Pihak swasta juga berperan disektor perbankan sebagai kreditur proyek, kontraktor sebagai pemegang saham sekaligus kontraktor pembangunan dan perusahaan pendukung lainnya.

In 2011, the Government of Indonesia issued the Master Plan for the Acceleration and Expansion of the Indonesian Economic Development for 2011-2015 (MP3EI) with the aim to encourage the economic development of Indonesia into a high income country by 2025. The MP3EI underline the importance of infrastructure development throught Indonesia. A classic challenge faced by the government is the funding for infrastructure building and maintenance. An alternative mechanism was pursued through increased private sector involvement. Although the government has setup the necessasry regulatory framework, the Public Private Partnership (PPP) scheme has not been widely implemented in Indonesia. This research focuses on toll road development, especially the experience from the Bali Mandara Toll Road. The aim of this research is to examine the implementation of PPP in the Bali Mandara Toll Road development and the respective role of the government and the public sector. The research focused on the implementation of the Presidential Regulation Number 67 of 2005 and its derivatives on PPP in the development of the Bali Mandara Toll Road. A literature review was undertaken to compare the various theories availabe and existing practices. The literature review garnered data from books, magazines and journal articles, as well as other references. In addition, interviews using free quided technique was also undertaken. The development of the toll road was in accorance with the principles and criteria of unsolicited infrastructure projects under the Presidential Regulation Number 67 of 2005 and other related regulations on PPP. The government played an active role as a regulator by creating the necessary regulatory framework on PPP, the toll road sector and other business aspects. Aside from that, the local government of Bali also played a crucial role in empowering the tourism industry potential of Bali that is affected by traffic jams caused by the increased in vehicle ownership. The private sector played a vital role in establishing the consortioum that initiated the PPP scheme. The private sector also played a role in the banking sector that funded the project, the contractors that build the toll road as well as became its shareholders in the consortioum, and various other supporting businesses.

Kata Kunci : Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah Swasta, pembangunan jalan tol, Bali Mandara.