ASPEK HUKUM TERHADAP BARANG/ASET YANG DIPERGUNAKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PRASETYO WAHYU ADI SURYO, Dr. Paripurno Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara dan kuisoner yang berbentuk tetap dan terbuka. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan yang dipergunakan melalui tiga tahap, yaitu cluster sampling, purpusive sampling dan random sampling. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap barang yang dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian status kepemilikan barang tersebut terutama mengenai akibat hukum dan tanggung jawabnya. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana status hukum aset OJK? Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban aset OJK? Bagaimana pelaksanaan pelaporan pengelolaan aset OJK? OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasn terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pangadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal untuk mendukung kegiatan operasional OJK. Perlu adanya kepastian hukum tentang status kepemilikan barang/aset yang dipergunakan oleh OJK dengan peraturan perundangan-undangan yang menetapkan status barang OJK yang perolehannya bersumber dari APBN dan bersumber dari pungutan.

This research is a normative juridical research which consists of a library and field research. The data collection used in this research is the primary data which include the interviews and the questionnaires in the forms of stay-open questionnaires. The secondary data were taken from the library study. There are three methods used in this research, namely: cluster sampling, purposive sampling, and random sampling. This research aims to understand how legal certainty impacts the goods used by the financial service authority (OJK), the status of goods ownership especially on its law causalities and responsibilities. This research aims to give the answer to problem statements that is, how is the legal status of OJK? How is the management and the accountability of OJK’s assets? How is the implementation report of the assets of OJK? OJK is an independent agency which regulates and supervises the overall activities of the financial services sector in integrated ways. The government stipulates the startup fund which comes from the national monetary budget to OJK in order to fund the operational and the administration activities, the procurement of assets and the other supporting activities. The government startup funding does not include the capital to OJK. Either the startup funds or the OJK’s budget is also obtained from the sides conducting the activities in financial service authority. It’s necessary to draw up legislation towards the OJK’s assets. OJK based on its authority has implemented the assets management in accordance with the legislation and has prepared further stipulations towards the used-assets management. Moreover it will be used for further activities. As the implementer of the accountability as to the implemented activities, OJK implements the report based on the government accounting standards (SAP) and the financial accounting standards (SAK).

Kata Kunci : Aset, status kepemilikan.