KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN DAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

DIDI HAMDI SASWORO, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Dr. Sulistyowati, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak mengatur wewenang BPK yang harus melakukan permohonan sebelumnya kepada pengadilan untuk memeriksa BUMN PT. Sementara itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa BUMN PT tanpa memerlukan izin karena sudah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. BPK menolak meminta izin pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN PT jika terjadi dugaan unsur merugikan keuangan negara karena kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, sehingga prosedural tersebut dilampaui oleh BPK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terjadinya dugaan direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas pada badan usaha milik negara yang sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki Negara, dan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa unsur kerugian negara dapat menjadi dasar perluasan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada badan usaha milik negara perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perdata. Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terjadinya dugaan direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas pada badan usaha milik negara yang sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki negara jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN PT maupun perusahan umum (Perum). Unsur kerugian negara dapat menjadi dasar perluasan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada badan usaha milik negara perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perdata karena pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara bukan tanggung jawab yang dilakukan oleh Badan/Institusi, melainkan tanggung jawab yang dilakukan oleh dan diminta dari perorangan baik selaku pegawai negeri, bendaharawan, pejabat kepala keuangan, pemimpin proyek maupun Menteri bahkan Presiden. Konsekuensinya BPK dapat meminta pertanggungjawaban kepada siapa saja yang melakukan penyimpangan di bidang keuangan Negara.

Article 71, paragraph (2) of Act No. 19 of 2003 stated, Financial Examiner authorized Bodies perform inspection of STATE-OWNED ENTERPRISES in accordance with the legislation. These provisions do not regulate the authority of the CPC must make application to the Court to examine the previously STATE-OWNED COMPANIES PT. Meanwhile, under article 6 paragraph (1) of Act No. 15 of 2006, the CPC is in charge of inspecting STATE-OWNED PT without requiring permission because it has been set and regulated in the legislation. CPC refused requested permission to conduct a district court examination of STATE-OWNED ENTERPRISES PT in case of suspected financial state because of adverse elements of those powers already provided for in Act No. 19 of 2003 and law No. 15 of 2006, so that the procedural exceeded by the CPC. The purpose of this research is to find out and analyze the authorized institution conducting the examination of limited liability in the event of the occurrence of the alleged directors do in tort to the detriment of a limited liability company in State-owned enterprises whose shares are mostly or entirely State-owned, and to know and analyze why elements of the loss the country can become the basis of expansion of the Agency's examination of the Financial Examiner to state-owned enterprises limited liability company which is the body of civil law. Authorized institutions conduct examination of a limited liability company in the event of the occurrence of the alleged directors do in tort to the detriment of a limited liability company in State-owned enterprises whose shares are mostly or entirely owned by the State if the terms of Act No. 15 of 2006 is a financial Examiner (CPC) in conducting the examination of STATE-OWNED ENTERPRISES as well as public company LTD. (public corporation). Elements of loss the country can become the basis of expansion of the Agency's examination of the Financial Examiner to state-owned enterprises limited liability company which is the body of civil law because the CPC examination against the finances of the State not the responsibility undertaken by the agency/institution, but rather a responsibility carried out by and individual well being requested from civil servants, Treasurer, Chief Financial Officer, project leader and Minister of even the President. Consequently the CPC can hold accountable to anybody who commits irregularities in the field of finances of the State.

Kata Kunci :