KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

ANIS IWAN SETIONO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan hal baru pada bidang manajemen kepegawaian pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta mengetahui pengaturan hak dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kedudukan PPPK adalah suatu bentuk status yang melekat pada diri PPPK yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara. Hak PPPK adalah suatu kewenangan atau kekuasaan PPPK yang dilindungi hukum untuk mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban PPPK merupakan beban yang harus dilakukan PPPK dan apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi sebagaimana yang diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil. Dari penelitian juga disimpulkan bahwa meskipun kedudukan PPPK adalah sebagai Aparatur Sipil Negara namun terdapat perbedaan hak dengan Pegawai Negeri Sipil dan dalam beberapa hal masih di bawah hak dari yang diperoleh karyawan dengan perjanjian untuk waktu tertentu (PKWT) pada sektor swasta.

Observation aims to determine the position of the Government’s Employees with Working-Agreement which are new in the field of personnel management of government as stipulated in the Law of State’s Civil Apparatus and know the acts, rights and obligations of Goverment’s Employees with Working-agreement in the law of Civilian State Apparatus. The method used is a normative research method that focuses on the research literature to obtain secondary data of legal materials. Normative approach is made by reviewing the provisions or regulations in law. The normative approach was by observing the terms and the valid rules of law The results explain that the position of PPPK is a form of status that is inherent in a PPPK as a Civilian State Apparatus. The right of PPPK is an authority or power legally protected PPPK to get salary, allowances, leave, protection, and development of competence. Liabilities of PPPK is a burden that must be done by PPPK and if it not done they will be sanctioned as applied to the Civil Service. From the study also concluded that although there was a PPPK position as A Civil paratur State but there is a difference of rights with the Civil Service and in some cases still under acquired rights of employees with an agreement for a certain time (PKWT) in the private sector.

Kata Kunci : Kedudukan, Hak, Kewajiban, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Aparatur Sipil Negara