PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DEDDY BASUKI, Hariyanto. S.H.,M.Kn.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Transportasi niaga saat ini mengalami perkembangan pesat hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara, serta banyak masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh perusahaan penerbangan seperti banyak kasus kecelakaan yang berakibat kematian atau luka-luka, kehilangan barang dan keterlambatan penerbangan. Untuk menjamin hak-hak penumpang atau konsumen yang dirugikan haknya oleh pengangkut maka perlu diberikan pertanggungjawaban dari pihak pengangkut tersebut agar pengangkut lebih menjamin hak-hak yang ada pada konsumen atau penumpang. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas kehilangan bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal dalam negeri dan Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penumpang dalam kegiatan transportasi udara niaga berjadwal dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian melalui jalur pengadilan dan upaya hukum di luar pengadilan.

Air transportation in this time fast growth, with indication there are many airline providing air transportation services, and also many passenger use air transportation services. In operating of air transport in many passenger rights not fulfill properly by airline like many accident case causing bodily injury or death, losing of goods and delay of flight. To ensure the passenger or costumers rights be guarented. The problem in this thesis is how the legal protection of passengers for lost baggage on scheduled domestic commercial air transport and which legal action can be taken by the passenger. The research method used is the normative reaserch method with focuses on the research literature to obtain secondary data of legal materials. Normative approach is made by reviewing the provision or regulations pertaining to the legal protection of the passenger. The results of the study explained that in the positive law of Indonesia, there are legislation governing the legal protection of the passenger, namely Law No. 1 of 2009 on Aviation, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Government Regulation No. 40 of 1995 on Air Transport, Regulation of the Minister of Communication No. 77 of 2011 on the PM responsibilities Carrier Air Transport, Ministry of Transportation No KM 25 of 2008 on the implementation of Air Transport. Besides, law and regulation also determine legal effort for passenger of lost, that is legal effort by litigation or non litigation.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Tanggung Jawab Pengangkut