ASPEK KERUGIAN (INJURY) SEBAGAI ALASAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN HAMBATAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG TERIGU

CUT EMMA MUTIA RATNA DEWI, SH, Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari adanya persaingan antara pelaku ekonomi, bahkan persaingan ini tampak semakin mendorong untuk terjadinya persaingan curang, salah satu diantaranya adalah Dumping. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO merupakan awal masuknya Indonesia pada era perdagangan bebas, Praktek dumping yang sering dianggap sebagai cara yang wajar dalam dunia bisnis, pada kenyataannya sering merugikan bagi industri barang sejenis di negara importir. Menurut ketentuan GATT Article VI, dinyatakan tindakan perlawanan diperbolehkan sebagai cara untuk mengadakan pemulihan (remedies atau kerugian/injury) yang diderita oleh industri barang sejenis di dalam negeri akibat praktik dumping oleh negara pengekspor. Tindakan perlawanan yang dimaksud adalah pengenaan BMAD. Atas dasar latar belakang tersebut penulis membuat karya tulis berjudul “Aspek Kerugian (Injury) sebagai alasan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan hambatan BMAD terhadap Impor Tepung Terigu” dengan tujuan penelitian ini dapat memberi pengetahuan masalah apa saja dalam hal penerapan aturan Antidamping; mengetahui faktor atau indikator untuk menentukan adanya kerugian (injury) sebagai alasan pengenaan BMAD; dan memposisikan BMAD sebagai kebijakanuntuk melindungi Industri dalam negeri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta yang ada tentang hukum dalam hal ini adalah hukum yang mengatur tentang dumping dan kebijakan bea masuk antidumping (antidumping duties) dalam rangka Perjanjian WTO yang dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat dari para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh data kepustakaan dan penelitian antidumping yang terjadi dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah penulisan ilmiah ini. Metode yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengna memperlajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan dumping dan antidumping dalam kerangka perjanjian WTO. Penulis menyimpulkan dalam penerapan pengenaan BMAD memiliki kendala masih tertutupnya para pihak memberikan informasi terkait kerugian yang di derita IDN serta penerapannya kebijaksanaan aturan antidumping masih bersifat Adhoc karena Indonesia tidak memiliki undang-undang anti dumping, Peraturan ini tersebar pada berbagai wujud dan dititipkan pada Undang-undanng nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, serta perlu adanya gerakan memposisikan pengenaan BMAD sebagai kebijakanan antidumping di Indonesia serta perlu di bangun sikap, kebijakan nasional dan karakter hukum nasional tentang Atidumping dan Safeguard yang Pro Industri Dalam Negeri dan mengutamakan kepentingan nasional sehinggaa dapat mewujudkan perlindungan Industri Dalam Negeri.

The Increasing with economic development leads to the free market is inevitable with the economic union of all nations. This is one of the causes of the existence of competition between economic actors, even the competition is looking increasingly pushed to the unfair competition, one of them is dumping. Through the Law No. 7 of 1994 on the Ratification of the Agreement Establishing the WTO is the initial entry of Indonesia in the era of free trade, dumping practices are often regarded as a reasonable way in the business world, in fact, is often detrimental to the industry of similar goods in the importing country. According to the provisions of GATT Article VI, expressed acts of resistance is allowed as a way to hold the recovery (remedies or damages / injury) suffered by similar goods industry in the country as a result of dumping by the exporting country. The acts of resistance in question is the imposition BMAD. On the basis of this background, the authors make a paper entitled \\"Aspects of Losses (Injury) as the reason for the imposition of Anti-Dumping Duties on Imports and Barriers BMAD Flour\\" for purposes of research can find any problems in the application of the rules Antidamping; to identify the factors or indicators to determine any loss as a reason imposition BMAD; and positioning BMAD as a policy to protect domestic industry. This study is a descriptive analytical, research that illustrates and describes the circumstances or facts about the law in this case is the law that regulates the dumping and anti-dumping duties policies (antidumping duties) in the context of the WTO Agreement are analyzed with the starting point of the regulation, existing theories, and opinions of legal experts with supported also by and / or anti-dumping that occurs with the aim to find and get an answer from the subject matter of scientific writing. The method used is a normative juridical method, the research emphasis on secondary data and assess the study with principles of law and the rules of positive law which is derived from the materials existing literature in legislation and legal provisions, especially with regard to dumping and antidumping within the framework of the WTO agreements. The authors concluded the imposition application BMAD has obstacles still closing the parties to provide information related losses suffered by the IDN and its application wisdom anti - dumping rules still Ad hoc because Indonesia does not have the anti-dumping law, regulation scattered in various forms and deposited in the National Regulation number 10 1995 About Customs, as well as the need for movement to position the imposition of antidumping policy BMAD as Indonesia needs in the wake of attitude, national policies and national laws character Safeguard Pro Anti - dumping and Domestic Industry and prioritize national interests which means can realize the protection of the Domestic Industry

Kata Kunci : Bea Masuk Anti Dumping Tepung Terigu