TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI KEGAGALAN PEMENUHAN PRESTASI DALAM KONTRAK JASA AKUISISI DATA SEISMIK 2D BLOK RANGKAS

DWIKA PRAMONO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2015 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan yang diharapkan dari penelitian tesis ini untuk menganalisa pertanggungjawaban menurut peraturan yang berlaku di industri migas terhadap suatu peristiwa wanprestasi dari pelaksanaan kontrak jasa hulu migas khususnya jasa seismik data akuisisi, sekaligus untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perselisihan terhadap kegagalan pemenuhan prestasi menurut kontrak jasa seismik data akuisisi antara Lundin Rangkas BV dengan PT. Elnusa, Tbk. . Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data primer dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan dan mewawancarai beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Elnusa Tbk tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dan seimbang dalam kontrak jasa yang ditandatangani, dikarenakan kontrak jasa migas pada hakekatnya merupakan kontrak baku yang sepenuhnya dibuat oleh Lundin Rangkas BV atau pada umumnya KKKS dan tidak dapat serta merta diajukan perubahan, terlebih lagi jika dilakukan pengurangan atau penghapusan terhadap pasal atau ketentuan yang dirasa dapat merugikan bagi pihak PT Elnusa Tbk atau kontraktor jasa migas pada umumnya. PT Elnusa Tbk sebagaimana perusahaan jasa migas lainnya di sektor hulu akan selamanya berada diposisi yang lemah dalam konteks proporsionalitas hak dan kewajiban dalam kontrak, selama regulasi dan regulator yang menaungi kegiatan di industri ini tidak memberikan keberpihakan yang sama dengan mengatur ketentuan yang lebih proporsional dan memiliki komitmen yang tegas serta konsistensi dalam penerapan peraturan yang mesti ditaati oleh seluruh pelaku usaha di industri hulu migas.

The expected goal of this thesis to analyze liability under applicable rules in the oil and gas industry to an event of default of the implementation of the upstream oil and gas contracts in particular seismic data acquisition services, as well as to analyze the form of accountability and dispute resolution for non-compliance with the target according to the data of seismic services contract acquisition of Lundin Rangkas BV with PT. Elnusa, Tbk. The study was conducted with normative juridical approach to the study of literature as a source of secondary data. Primary data was performed with data collection in the field and interviewed several speakers. The research showed that PT. Elnusa Tbk in weak legal standing and unequal position in contract service, due to oil and gas service contract which essentially provided with standard contract that is entirely made by Lundin Rangkas BV or in general PSC which cannot be proposed for modification, especially if related with reduction or deletion of the clause or provision that is perceived can be detrimental for PT Elnusa Tbk or oil services contractor in general. PT Elnusa Tbk as other oil and gas services companies in the upstream sector will always be in weak position in the context of proportional rights and obligations in the contract, as long as the regulation and the regulators that regulate the activities in this industry does not provide the same alignments to set a more proportionate provisions, firm and consistent commitment in the application of rules that must be obeyed by all subject in the upstream oil and gas industry.

Kata Kunci : Kontrak jasa, wanprestasi, proporsionalitas hak dan kewajiban