PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BUMN (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN PT.XYZ)

MAHERA WIJAYANTI, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum yang tepat pada proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aturan pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER-05/MBU/2008 dan perubahannya, BUMN yang menggunakan dana diluar APBN/APBD diberikan kewenangan penuh mengatur tata cara belanja secara cepat, fleksibel, efisien, efektif sehingga tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Kewenangan yang dimiliki oleh BUMN tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan dalam tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menganalisis proses pengadaan barang dan jasa di BUMN, Penulis menjadikan PT. XYZ sebagai objek penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini bertolak dari aspek-aspek normatif yaitu prinsip nilai yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN, khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Bahwa dalam praktek, Penulis menemukan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa PT. XYZ telah memperhatikan prinsip-prinsip GCG khususnya transparansi, accountability, fairness, efektif dan efisien. Namun masih ditemukan adanya beberapa kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN khususnya dalam menentukan kriteria keadaan mendesak yang menggunakan metode penunjukan langsung. Menyikapi fakta tersebut, maka perlu kiranya Panitia Pengadaan di lingkungan BUMN dibekali keahlian dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Di samping itu, diperlukan pengaturan kembali Peraturan Menteri BUMN tentang Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dengan demikian, BUMN memiliki pedoman baku dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip-prinsip GCG tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

This research aims to find the appropriate legal basis in the process of procurement of goods and services in the State Owned Enterprise (SOE) and to analyze the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the procurement rules under SOEs. As stipulated in Ministerial Regulation No. PER-05/MBU/2008 and its amendments, regarding used of SOE funds outside the APBN/APBD, SOE is given full authority to spend it with in a fast, flexible, efficient, effective manner so SOE do not lose its momentum that can lead to opportunity loss. Authority owned by the SOE could potentially lead to various deviation in the stages of the procurement process. In order to to analyze those process of procurement of goods and services in the state, the Author makes PT. XYZ as an object of research. The method used in this research based on empirical juridical method, because this study departed from normative aspects, namely the Good Corporate Governance principle (GCG) in the SOEs, particularly with the process of procurement of goods and services . In practical manner, the authors found that there are still some area of improvement in the process of procurement of goods and services in the SOE through the of Direct Appointment Method, particularly Direct Appointment under urgent situation. Based on these facts, the process of procurement of goods and services in PT. XYZ was considered principles of GCG especially transparency, accountability, fairness, effective and efficient. It is essential to the Procurement Committee on SOE company equipped with expertise in conducting the procurement of goods and services, especially in terms of preparation Self-Estimated Price. In addition, the government needs to set rules back through the Minister of SOEs as Presidential Decree 54/2010, especially regarding the criteria on the urgent situation. Thus, SOEs have standard guidelines in the process of procurement of goods and services according to the principles of Good Corporate Governance in the absence of deviation in the implementation.

Kata Kunci : GCG Pada Metode Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN