TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

HENDRO PURNOMOJATI, Hariyanto. S.H.,M.Kn.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan yang melayani penerbangan dalam negeri telah menciptakan iklim yang kompetitif antara satu maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lain. Dalam kegiatan pengangkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yang merupakan manisfestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, yang biasa dikenal dengan istilah “prestasi. Untuk menjamin hak-hak penumpang atau konsumen yang dirugikan haknya oleh pengangkut maka perlu diberikan pertanggungjawaban dari pihak pengangkut tersebut agar pengangkut lebih menjamin hak-hak yang ada pada konsumen atau penumpang. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga berjadwal dalam negeri, dan Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi udara niaga berjadwal dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. yang belum sepenuhnya menjamin terciptanya keadilan bagi penumpang.

The growth and development of domestic flight has created acompetitivity among airlines. On commercial sceduled airlines there are two parties, namely carriers (airline companies) and customers. These parties are bound to an agreement, which act as a manifest of civil law contract and thus consist of rights and obligations to be implemented and fulfiled, khown as\\"performance\\". To guarantee the customer's right, carrier must provide accountable responsibility for theire services. The questions in this paper are with regard tothe condition of legal protection for sceduled commercial domestic airline's customers and legal efforts fhat could be taken when customers experiencing lost. This paper used normative-emperical research method which focused on literature study to acuired secunder information from legal materials. The normative approach were conducted thru analizing actsand other legal documents concerning legal protection for sceduled commercial domestic airline's customers. This papar explain that according to Indonesian writen law, there are legal documents managinglegal protection for air transportation customers, namely Act Number 1 Year 2009 on Civil Aviation, Act Number 8 Year 1999 on Customer Protection, Goverment Regulation Number 40 Year 1998 on Air Transport, Minister of Transporation Regulation Number PM 77 Year 2011 on Air Carier's Responsibilities, Minister of Transporation Regulation Number PM 49 Year 2012 on Standard of Service for the Economy Class Passangers onSceduled Domestic Commercial Flights, Minister of Transporation Regulation Number KM 25 Year 2008 on Air Transport Management which not fully guarantee justice for the customers.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Tanggung Jawab Pengangkut