PENGUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN OLEH PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ZAINAL ABDUL RAHMAN, Dina Widyaputri K, S.H., LLM.

2015 | Tesis | S2 Hukum

Pengusahaan jasa kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial yang selama ini dimonopoli oleh PT Pelindo (Persero) berdasarkan Undang­ undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran, sudah dicabut dengan tegas dan digantikan oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pengusahaan oleh PT Pelindo II dengan menguasai lebih dari 80% (deIapan puluh persen) kegiatan jasa di pelabuhan Tanjung Priok yang dapat dikatakan memonopoli, namun berdasarkan Pasal 51 UU Praktik Monopoli terdapat pengecualian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atas dasar inilah PT Pelindo sebagai BUMN dapat tetap melakukan monopoli jasa kepelabuhanan. Seharusnya kegiatan jasa kepelabuhanan dapat terciptanya iklim usaha yang sehat, harmonis dan lancar sehingga tercipta kondisi yang kondusif di pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan objek penelitian adalah pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris ke lapangan. Sampel diambil dengan metode non­ random sampling, dengan memilih lokasi PT Pelindo II cabang pelabuhan Tanjung Priok, Kantor pusat PT Pelindo II, Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini membuka fakta bahwa monopoli jasa kepelabuhanan oleh PT Pelindo II pada pelabuhan Tanjung Priok, sudah dicabut dengan tegas dengan berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sehingga pihak swasta, BUMD ataupun BUMN lainnya yang ingin melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan di pelabuhan Tanjung Priok dapat melaksanakannya dengan bersaing secara sehat, profesional, efektif, efisien, pelayanan prima, terbuka dan mengutamakan keselamatan sehingga menguntungkan bagi pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.

The utilization of port services on the port commercially cultivated that has been monopolized by Indonesia Port Corporation (IPC) based on Law No. 21 Year 1999 on the voyage, has been repealed and replaced by firmly Act No. 17 Year 2008 on the voyage. Concession by IPC to control more than 80 % (eighty percent) activities at Tanjung Priok port services that can be said to monopolize, but based on Article 51 of the Law on Monopoly Practices are exceptions to the State Owned Enterprises (SOEs), on the basis of this Pelindo as a state can remain a monopoly of port services. Supposedly port service activities can create a healthy business climate, harmonious and smooth so as to create favorable conditions in the port of Tanjung Priok. This study uses normative juridical approach to the object of study is the port of Tanjung Priok. To support this research with empirical research into the field. Samples were taken with a non-random sampling method, by selecting the location of IPC II Tanjung Priok branch, head office of IPC II, Office of the Directorate General of Sea Transportation Ministry and the office of the Business Competition Supervisory Commission (BCSC/KPPU). This study opens the fact that the monopoly of port services by IPC II at Tanjung Priok port, has been revoked by the firm with the enactment of Law No. 17 Year 2008 on the voyage, so that the private sector, or other state-owned enterprises that want to conduct services at the port of Tanjung Priok can carry it with healthy competition, professional, effective, efficient, excellent service, is open and the safety that benefits for service users and society in general.

Kata Kunci : monopoli, persaingan usaha dan PT Pelindo II (Persero)