IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UJI MATERI NO. 002/PUU-I/2003 TERHADAP KETERSEDIAAN PASOKAN DENGAN PENETAPAN HARGA DAN KELAYAKAN KEEKONOMIAN INVESTASI INFRASTRUKTUR GAS HILIR

ALIYANTO WIBOWO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H, M.Si.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Percepatan pengembangan dan pengusahaan gas industri gas bumi dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan gas (availability) untuk jangka panjang, akses ke jaringan distribusi dan pasar (accessibility) dan keterjangkauan harga (affordability) pada pengguna (users). Pemerintah memiliki kemampuan pembiayaan terbatas untuk menghadapi tingginya kebutuhan infrastruktur gas bumi, di sisi lain terdapat potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan. Struktur model industri yang sesuai UU Migas No. 22 tahun 2001 memperlakukan gas bumi sebagai komoditas pasar menempatkan pemerintah tidak dapat melakukan intervensi langsung dengan memperlakukannya sebagai komoditas strategis. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 yang berisi pembatalan atas beberapa ketentuan dalam UU Migas yaitu ketentuan kebijakan alokasi gas domestik dan penetapan harga gas. Keefektifan peran pemerintah pasca putusan MK menjadi permasalahan untuk menjamin ketersediaan pasokan dengan penetapan harga gas hilir dan dengan adanya peran pemerintah dalam penetapan harga gas hilir ini dapat memberikan kepastian terhadap kelayakan keekonomian investasi infrastruktur pada area marginal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris dan didukung dengan data yang relevan. Hasilnya, pelaksanaan kebijakan dilakukan secara cepat tanpa melalui pentahapan dan kurang memperhitungkan kondisi riil/aktual industri gas bumi. Putusan MK sebenarnya dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa pasar agar menjamin ketersediaan pasokan dengan penetapan harga yang menjawab permasalahan pokok dalam mempercepat pembangunan industri gas bumi yaitu permasalahan infrastruktur, pengaturan harga dan penetapan alokasi gas. Melalui metode penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa putusan MK tentang alokasi dan penetapan harga gas tidak efektif karena pilihan struktur model industri berupa liberalisasi pasar dengan keterbatasan infrastruktur dan tidak adanya dukungan regulasi. Ketidakpastian hukum tentang regulasi penetapan harga menyebabkan kebutuhan fungsi hukum tidak terpenuhi untuk dapat meramalkan (predictability) kelayakan keekonomian infrasktruktur gas hilir.

Accelerating the development and business activities of the natural gas industry gas pursued with consideration of long term gas availability, accessibility to distribution networks and markets and affordability on the user. The government has limited financial capacity to deal with the high demand for natural gas infrastructure which on the other hand there is the potential participation of private sector investment. An appropriate structural models of the natural gas Industry as Gas Law No. 22 In 2001, considers natural gas as a commodity market that puts the government discourage to intervene directly by treating it as a strategic commodity . The decision of the Constitutional Court on case Number 002 /PUU-I/2003 contains the cancellation of several provisions in the petroleum and gas law i.e. the provision of natural gas allocation as a domestic market obligation and price setting of natural gas. The effectiveness of the government's role in post decision of the court as issue to ensure the availability of downstream natural gas supply with its determined pricing can provide a certainty to the economic feasibility of infrastructure investment in marginal areas. This research was conducted with empirical normative approach supported by relevant data. As a result, the implementation of the policy conducted quickly without going through the phases and does not take into account the situation of the real / actual natural gas industry. Decision of the Constitutional Court can actually be used as a tool of engineering the market in order to ensure the availability of supplies with pricing setting that address fundamental issue in accelerating the development of the natural gas industry that are infrastructure, price setting and allocation of gas. By the method of this study it can be concluded that the decision of the court concerning the allocation and price determination of natural gas are not effective due to the choice model of structural models of the natural gas Industry that cause market liberalization with the lack of infrastructure and lack of regulatory support. Legal uncertainty with regard to the pricing regulatory cause unfulfilled legal function need that predictable as a based the economic feasibility of the downstream gas infrastructures.

Kata Kunci : Efektifitas alokasi dan penetapan harga gas bumi hilir