PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA (MASYARAKAT) DALAM PROMOSI PRODUK TERTENTU MELALUI MEKANISME INFORMASI DIGITAL

JOVIAL DIEN, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2015 | Tesis | S2 Hukum

Pemanfaatan teknologi informasi, dimana media komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban dunia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), masyarakat mulai mengalami pergeseran menjadi masyarakat infromasi dengan akses yang begitu mudah di dunia siber. Hal mendapat perhatian yang signifikan di banyak kalangan terutama Pelaku Usaha, oleh sebab itu Teknologi Informasi mulai dari media berbasis web hingga sosial media mulai mengambil alih peran dalam aspek komunikasi. Reaksi Pelaku Usaha terhadap perkembangan ini adalah dengan memulai aktivitasaktivitas pemasaran di dunia digital, tentunya dengan segala penyesuaian teknis komunikasi dan pemasaran yang dapat diterima dengan baik oleh segmen pasar dunia digital. Seiring berkembangnya era digital masih banyak yang belum menyadari kode etik maupun aspek hukum di dalamnya, ini yang membuat ketidakselarasan antara regulasi dan prakteknya. Pemerintah sudah menyusun peraturan hukum yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya juga membahas mengenai konten informasi. Namun ternyata terdapat beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan hukum positif semata, ada beberapa permasalahn yang lahir dari aktifitas promosi pelaku usaha di dunia digital yang kontennya melanggar nilai agama, etika moral dan sosial budaya, hal ini yang kemudian di teliti lebih jauh khususnya dalam hal penentuan kriteria pada tahap awal pembentukan perhatian masayarakat serta sanksi atas pelanggarannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Kriteria-kriteria pelanggaran hukum dalam promosi produk digital yang berpotensi merugikan masyarakat, meliputi (1) pelanggaran nilai-nilai agama, moral dan etika, sosial budaya; (2) adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dasar (asas) dalam Pasal 3 UU ITE; (3) menyalahi tujuan diterapkannya peraturan Teknologi Informasi yaitu melanggar Pasal 4 UU ITE; dan (4) informasi yang beredar melanggar unsur kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP. Selain daripada itu penerapan sanksi juga menjadi begitu penting mengingat pelanggaran ini berakibat rusaknya moral bangsa. Terakhir upaya untuk pencegahan yang memerlukan sinergi antara seluruh pihak terkait agar potensi negatif teknologi informasi dapat tertanggulangi dan di cegah dengan baik.

The utilization of information technology, in which communication media has already changed the behavior of society and civilization of the world globally. The development of information and communication technology has led the world to be without borders (borderless), people began to experience a shift into information society with easy access and in the cyber world. It received significant attention in many parties, especially business entities, therefore, information technology ranging from web-based media to social media began to take over the role in the communication aspect. Business entities react to this development by start their marketing activities into the digital world, of course, with all the technical adjustments and marketing communications that can be received well by the digital market segment. As the development of the digital age many are not aware of the code of ethics and legal aspects in it, this are the misalignment between regulation and practice happend. The government has drawn up Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, which also discusses the information content. But apparently there are some things that can not be resolved simply by relying on positive law alone, there are some constraint born of promotional activities entrepreneurs in the digital world that its content violates the religious values, moral ethics and social culture, it is then examined further especially in terms of determining the criteria of violation and also the method of determining sanctions. From the results of this study we can concluded, Firstly, criteria violations of law in the promotion of digital products are potentially harmful to society, including (1) a violation of religious values, morals and ethics, social and cultural; (2) the presence of non-compliance with the basic principle (principle) in Article 3 of ITE Law; (3) the implementation of the regulations violate the purpose of Information Technology is in violation of Article 4 of ITE Law; and (4) information circulating violate decency element as set forth in the ITE Law and the Criminal Code. Beside that, the implementation of sanctions are also becoming more important, this oppinion based on the fact that these violations could result damage to the nation's morale. finally for the prevention of which requires synergy between all parties concerned to the negative potential aspect from the information technology, so it can be overcome and prevented.

Kata Kunci : Hukum, Komunikasi, Kode Etik, Nilai Agama, Sosial Budaya, Perlindungan Hukum, Periklanan, Masyarakat Informasi, Pelaku Usaha