Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Asing Dalam Era Pasar Bebas Melawan Monopoli PERTAMINA Sebagai Penguasa BBM Domestik Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

SETIO UTOMO, S.H, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D; Dina Widyaputri K., S.H., LL.M

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak Monopolisasi PERTAMINA masa lalu dan penerapan saat ini yang berpotensi menimbulkan penguasaan pangsa pasar sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Serta mengetahui upaya Pemerintah dalam hal mengurangi keadaan Monopolisasi dengan menerapkan Liberalisasi sektor Migas dimana terdapat penjelasan bagaimana dampak yang terjadi pada penerapan tersebut. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan , pada hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran strategis PERTAMINA sebagai penguasa BBM Domestik masih dominan, dimana konsumen sebagian besar masih tetap menggunakan BBM produk PERTAMINA, dikarenakan Harga yang lebih murah, sedangkan kesempatan untuk mendapatkan kualitas BBM yang lebih baik tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini terjadi dalam kondisi kebijakan pemerintah yang dalam kondisi pasar bebas memberi peluang masuk-nya pesaing untuk bersaing. Kebijakan pemerintah ini untuk membuka masukknya 1) Investasi perusahaan asing khususnya dalam bidang Migas 2) Mendorong PERTAMINA menjadi perusahaan “World Class” dengan adanya persaingan tersebut 3) Memberi kebebasan konsumen BBM Nasional untuk memilih produk mana yang ingin digunakan.Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa Kebijakan Pemerintah menerapkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk „Mengurangi‟ Dominasi Pertamina dalam hal penyediaan BBM sudah benar dengan memberi kesempatan Investor Asing masuk dalam Era Pasar Bebas disamping itu Pemerintah wajib mengiringi proses Liberalisasi sektor Migas dengan tidak mengesampingkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana penetapan harga masih terjadi dan Subsidi BBM ditujukan untuk PERTAMINA hal ini diupayakan salah satunya agar Konsumen BBM PERTAMINA tetap ada dan tidak ditinggalkan. Dalam hal hukum persaingan usaha upaya ini lazimnya tidak diperbolekan karena Pesaing Usaha BBM asing memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara positif, oleh karena itu disarankan Pemerintah Indonesia agar membuat strategi pemanfaatan Migas Nasional secara Efisien dan Membuka kesempatan Investor Asing dengan birokrasi yang tidak rumit untuk memenuhi kebutuhan Migas dalam Negeri dan Pemerintah agar tidak menetapkan harga untuk PERTAMINA. Sehingga persaingan sehat semakin terjaga,kebutuhan akan BBM terpenuhi,PERTAMINA tetap menjaga dan meningkatkan mutu, dan Konsumen dapat memilih BBM mana yang terbaik untuk dikonsumsi.

This study research aims to understand and to analyze Pertamina‟s Monopolization in the past and present which is potentially conduct the Domain Market Policy which Government to reduce the monopolization from PERTAMINA in Oil & Gas Industry. This thesis observed using Normative Law, Which conduct a Library Research and Field Observation (Around Jakarta). The collection Data Method using study documentation and an interview from trusted source with to be analyzed with Descriptive qualitative method. The observation method describe that: (1) Pertamina's Monopoly had strategic power as the most powerful Oil and Gas Supplier and Dominant, majority Customer had strategic Pertamina as Controller of fuel Domestic still dominant, where most consumers still using fuel products Pertamina, had a cheaper price, while the opportunity to get better fuel quality can not be reached by the public. This occurs under conditions of government policies in the free market conditions provide opportunities entered its competitors yet but determining the national benchmark in fuel prices which products are more affordable Pertamina in fact cheaper than its competitors. The government's policy has made: 1) Investment of foreign companies, especially in the oil and gas field 2) Encouraging company Pertamina a \\\\"World Class\\\\" with the competition 3) National Fuel Giving consumers the freedom to choose which product to use.As a conclusion from this research and many Government Policy has a correct implementation to the law No.22 of 2001 such as: Revise Subsidize Policy to decreasing Pertamina Monopolize Era. 'Reduce' dominance of Pertamina in the provision of fuel is correct to allow foreign investors into the Era of Free Market besides that the government should not override Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition where the pricing is still the case that the fuel Consumers Pertamina is not abandoned, in terms of business competition d because manufacturers have therefore advised the Government of Indonesia in order to make the National Oil and Gas utilization strategy is Efficient and open up the opportunity of Foreign Investors with complicated bureaucracy to meet the needs of oil and gas in the State and the Government in order not to set the price as ruling the market so that foreign investors do not lose money because the price of fuel is more expensive but does not reduce the value of a national company.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli, Kebijakan Pasar Bebas