NEGARA DAN NASIB MINORITAS SYIAH DI SAMPANG

JOHAN WAHYUDI, Drs. Cornelis Lay, MA

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Pelacakan terhadap kegagalan negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseksamaan teoritis terkait teorisasi negara. Dalam tataran praktis kasus Sampang, sulit untuk berharap negara mampu bersikap adil dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok sosial. Hal ini sedikit banyak terkonfirmasi secara empirik dalam studi ini. Negara tidak mampu bertindak netral atau otonom ketika menjalankan setiap pilihan kebijakan yang diambilnya karena senantiasa berhadapan dengan desakan kelompok sosial dominan tertentu dalam masyarakat. Sehingga pada saat yang sama pula, bayangan Karl Marx tentang negara sebagai komite eksekutif dari kelompok sosial yang menguasai alat produksi juga terkonfirmasi, meskipun dalam nalar yang berbeda. Penelitian ini mengungkap kegagalan negara melalui kasus yang menimpa komunitas muslim Syiah di Sampang (26/8/2012). Konsep mainstream dari Martin van Bruinessen, kerangka konseptual hegemoni Gramsci serta teori tentang negara dipinjam untuk mengkerangkai kajian ini. Sementara analisa wacana digunakan untuk menguak praktik diskursif dan hegemonik di balik dominasi pewacanaan yang direproduksi oleh kelompok keagamaan mayoritas. Studi ini menyepakati karakteristik negara kuat sejak Orde Baru hingga saat ini. Hal ini, misalnya, ditandai oleh keberhasilan negara melakukan penetrasi dalam kehidupan masyarakat terutama kehidupan keagamaan, melalui UU No. 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hanya saja, pada praktiknya, negara tetap saja tidak bisa bersikap otonom dan bebas dari campur tangan salah satu kelompok sosial saat mengambil kebijakan. Hingga akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa negara gagal atau tidak mampu memproteksi kelompok minoritas Syiah karena negara telah diambilalih oleh kelompok keagamaan mayoritas melalui konstruksi ideologi keagamaan. Dengan memanfaatkan instrumen negara, kelompok mayoritas dominan mampu menubuhkan wacana keagamaan melalui instrumen - instrumen ideologis yang tercermin dari pilihan kebijakan yang diambil oleh negara. Beberapa kebijakan yang dipilih sekaligus juga menunjukkan ketidakmampuan negara untuk menjaga otonominya sendiri, seperti; relokasi kelompok minoritas Syiah Sampang berbasis fatwa kyai, membangun wacana sesat dan isu penodaan agama, serta wacana - wacana hegemonik lainnya. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa negara tidak lagi bekerja atas nama seluruh kelas sosial dalam masyarakat, setidaknya, kasus di Sampang, menunjukkan bahwa negara telah bergeser menjadi milik kelompok keagamaan Sunni.

Tracking the failure of state to guarantee religious freedom in Indonesia shows theoritical inaccuracy in theorization of state. In the case of Sampang, it is difficult to expect the state is able to be fair and impartial to one social group. In a sense, it is empirically confirmed in this study. The state is unable to act neutral or autonomous when carry outing any policies, because of his policy always faced with the insistence of certain dominant social groups in society. Therefore, at the same time, what Karl Marx imagining about state as the executive committee of a social group that controls the means of production also confirmed, despite in a different reason. The research reveals the failure of the state through the case of the Shi’i muslim community in Sampang (26/08/2012). Martin van Bruinessen’s concept about “mainstream”, a conceptual framework about hegemony from Gramsci and a theory of the state borrowed to explain this study. While discourse analysis is used to reveal the discursive practices and behind the hegemonic discourse of domination reproduced by the majority religious group. This study agree on the characteristics of a strong state since the New Order until today. It is, for example, characterized by the success of the state to penetrate into people's lives, especially the religious life, through Law No. 1 / PNPS / 1965 on the Prohibition of Abuse and / or blasphemy. However, in practice, the state still can not be autonomous and free from interference by one social group while taking the policy. In the end, this study confirms that the state failed or was not able to protect the Shi’i minority groups because the state has been taken over by the majority religious group through the construction of religious ideology. By utilizing state instrument, the dominant majority group capable of setting up a religious discourse through the instruments of choice that reflected ideological measures taken by the state. Some policies are selected as well as the inability of the state to maintain its own autonomy, such as; relocation of minority Shi’i based on fatwa of ulamā, building misguided discourse and the issue of blasphemy, and other hegemonic discourses. In other words, it can be concluded that the state is not standing and working for all social classes in society, at least, in the case of Sampang, indicates that the state has shifted to belong to the Sunni religious group.

Kata Kunci : Kelompok Minoritas, Kelompok Keagamaan Mayoritas, Hegemoni Ideologi, Konstruksi Wacana