MINORITAS DAN POLITIK INKLUSI DEMOKRATIS (Pilihan-Pilihan Jemaah Syi'ah dalam Memperjuangkan Representasi Politik Pasca Kasus Sampang Madura Jawa Timur)

HALILI, S.PD., Abdul Gaffar Karim, MA.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap sikap-sikap politik Jemaah Syi’ah negara, politik, dan representasi politik, dan 2) menganalisis tindakan-tindakan mereka dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi, hak-hak dasar dan kepentingan-kepentingan Jemaah Syi’ah pasca Kasus Sampang, di dalam kerangka demokrasi. Penelitian ini secara umum akan menjawab pertanyaan; bagaimana pilihan-pilihan representasi politik yang digunakan oleh jema’ah Syi’ah sebagai kelompok minoritas sekaligus tidak diuntungkan (minority and disadvantaged groups), terutama pasca Kasus Sampang, untuk menyalurkan kepentingan dan aspirasi politik mereka dalam perspektif politik inklusi demokratis. Teori yang akan digunakan sebagai kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori Iris Marion Young (2002) dan Florian Beiber (2008) mengenai representasi politik berbasis rekayasa institusi politik dan assosiasional, berdasarkan pengalaman Amerika Serikat dan negara-negara Balkan. Pada intinnya, demokrasi dapat meningkatkan derajat politik inklusi melalui ruang dan saluran representasi melalui institusi politik dan assosiasional. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik, mengkombinasikan dua metode: field-study dan desk-study. Sumber data penelitian ini berupa person dan paper. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan analisis data induktif, meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, pasca terjadinya Kasus Syi’ah Sampang, Syi’ah memilih beberapa saluran representasi yang tersedia dalam politik inklusi demokratis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan hak-hak dasar Jema’ah Syi’ah Indonesia: 1) Mengandalkan representasi politik melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil utama yang sudah established mewadahi warga Syi’ah Indonesia, yaitu Ikatan Jamaah AhlulBait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI). 2) Memperkuat representasi melalui NGO dan lembaga-lembaga pers, yang secara khusus dibentuk untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan warga Syi’ah, baik yang berkaitan dengan Kasus Sampang maupun kasus lain yang membuntutinya, serta untuk promosi kehidupan keagamaan yang plural dalam bingkai keindonesiaan yang lebih ramah terhadap Syi’ah. Juga NGO-NGO dan lembaga-lembaga pers mainstream yang sudah ada yang dipertemukan dengan kepentingan warga Syi’ah oleh isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. 3) Representasi politik melalui afiliasi-afiliasi personal ke dalam partai politik seperti yang dilakukan oleh Jalaluddin Rakhmat dengan menjadi anggota legislatif melalui kendaraan politik PDI Perjuangan. Kedua, pilihan-pilihan representasi dalam sistem politik demokratis yang inklusif, bagi warga Syi’ah diwarnai oleh beberapa paradoks yang dipicu oleh beberapa ketegangan, antara lain: 1) ketegangan antara politik versus anti politik, 2) ketegangan antara transnasionalisme versus nasionalisme-kontekstual, dan 3) ketegangan antara doktrin-doktrin teologis versus pinsip-prinsip politis. Ketiga, ketegangan tersebut menyisakan beberapa persoalan dalam pilihan-pilihan yang diambil oleh warga Syi’ah Indonesia pasca Kasus Sampang, antara lain: 1) tetap menguatnya konflik antara ABI dan IJABI yang turut berkontribusi bagi pelemahan ormas sipil utama yang mewadahi jema’ah Syi’ah Indonesia, 2) representasi warga Syi’ah melalui afiliasi ke dalam partai-partai politik peserta Pemilu 2014 berlangsung secara personal-sporadis, sebab di internal warga Syi’ah sendiri belum firm dalam melihat politik, partai politik, dan politik negara. Kata Kunci: Syi’ah, Minoritas, Representasi Politik, Politik Inklusi Demokratis

This study aims: 1) To uncover political attitudes of Shiites towards state, politics, and political representation, and 2) To analyze their actions in fighting aspirations, rights, and interests of Shi'ites post Sampang case, in the framework of democracy. This study will generally answer the question; how the choices of political representation used by Shiites as disadvantaged minority groups and disadvantaged groups as well, especially post the Sampang case, to channel the interests and their political aspirations in the perspective of politic of democratic inclusion. The theory used as a framework to answer the research question is the theory of Iris Marion Young (2002) and Florian Bieber (2008) about the political representation based on engineering political and associational institutions. The theory is based on the experience of the United States and the Balkans. In final, democratic politics can increase the degree of inclusion through space and channel representation through political and associational institutions. This type of research is qualitative-descriptive. The approach used in this study is a naturalistic approach, combining two methods: a field-study and desk-study. Sources of research data are people and paper. The technique used to test the validity of the data is triangulation. The analysis technique used is inductive data analysis, including data reduction, data display, and conclusion verification. The results showed: First, after the Sampang Shiite Case, Shiites select multiple available channels of political representation in democratic inclusion for promoting the interests and fundamental rights of Indonesian Shiites: 1) Rely on political representation through civil society organizations that have been established to accommodate Shiites of Indonesia, the Association of Indonesian Jemaah of Ahlul Bait (IJABI) and the Ahlul Bayt Indonesia (ABI). 2) Strengthening the representation through NGOs and institutions of the press, which are specially formed to advocate the interests of Shiites, whether in relation to the Sampang case and other following cases, as well as for the promotion of religious life in the frame of plural Indonesia which is more toward Shiites. Also NGOs and institutions of existing mainstream press which met with Shiite citizens interests by issues of nationality and humanity. 3) Political representation through personal affiliations to political parties as was done by Jalaluddin Rakhmat who becomes a member of the legislature through political vehicle of PDIP. Second, the choices of representation in a democratic political system that is inclusive, for the Shi'ites of Indonesia encounters several paradoxes that are triggered by some tensions: 1) the tension between politic versus anti-politic, 2) the tension between transnationalism versus contextual-nationalism, and 3) the tension between theological doctrines versus political principles. Third, the above paradoxical tension led to some problems in the choices made by Shi’ite after the Sampang case, i.e. : 1) keep escalating conflict between ABI and IJABI which contribute to the weakening of the major civil organizations of Indonesian Shi’ite, 2) the representation of Shi’ites through their affiliation to political parties, participants of the 2014 election, took place in a personal-sporadic form, because internally the Shi'a citizens and organizations are yet firm in view of politics, political parties, and state politics. Keywords: Shiites, Minorities, Political Representation, Politics of Democratic Inclusion

Kata Kunci : Syi’ah, Minoritas, Representasi Politik, Politik Inklusi Demokratis; Shiites, Minorities, Political Representation, Politics of Democratic Inclusion