Menyoal Moratorium Hutan Etnografi Kontestasi Teritori dan Distribusi Akses pada Pengaturan Ruang di Desa Tumbang Pangen Kalimantan Tengah

CIPTANINGRAT L, Dr. Laksmi A. Savitri, M.A.

2015 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Tesis ini memaparkan tentang kawasan hutan di sempadan Sungai Katingan yang sejak LoI Indonesia-Norwegia mendapat perhatian khusus melalui moratorium hutan untuk menunda ijin konversi kawasan hutan. Jeda ini bertujuan sebagai perbaikan tata kelola kehutanan yang tak beraturan. Namun, selama di lapangan, saya tidak melihat moratorium hutan memiliki dampak. Perkebunan kelapa sawit tetap meneruskan produksinya di atas kawasan hutan yang di-moratorium-kan. Sebaliknya taman nasional justru tak mampu mengukuhkan kawasan hutan lindungnya. Di sisi lain, pemerintah daerah mendorong pengakuan hak tanah berbasis adat melalui pembentukan kedamangan adat sebagai tandingan dari pengaturan kawasan hutan yang dianggap sentralistik. Saya berargumentasi bahwa kontestasi itu membuka pendistribusian akses sumber daya hutan. Dari latar belakang tersebut, saya menggunakan pisau analisa tentang teritorialisasi negara untuk membedah moratorium hutan. Saya berargumentasi bahwa moratorium hutan merupakan praktik teritorialisasi negara, yang pada penjelasannya justru menyanggah asumsi teritorialisasi negara berjalan secara sentralistik. Perlu untuk menempatkan diskusi ini dalam konteks lokal sehingga menghasilkan sintesa bahwa negara gagal membentuk teritori bagi moratorium hutan lantaran arus kontestasi teritori di atas kawasan gambut sangat kuat.Gagalnya teritorialisasi negara melalui moratorium hutan, diikuti dengan konsesi yang tumpang tindih, membuat ruang hidup masyarakat Tumbang Pangen kian sempit. Muncul kesan bahwa tanah di sekitar sempadan Sungai Katingan menjadi langka. Berbagai mekanisme privatisasi pun muncul untuk memfasilitasi akumulasi keuntungan oleh aktor-aktor dalam komunitas. Privatisasi meminggirkan mereka yang tereksklusi dari akses sumber daya. Di sini saya memilih mendiskusikan jejaring kuasa tentang mereka yang mampu mengontrol ataupun harus mempertahankan akses sumber daya sebagai konsekuensi privatisasi. Metode etnografi memungkinkan eksplorasi atas mekanisme privatisasi, maupun keragaman relasi antar aktor dalam jejaring kuasa. Selanjutnya, saya ingin mempertanyakan mengapa kedamangan adat justru menggunakan amanatnya untuk memenangkan akses sumber daya di Tumbang Pangen. Saya mencoba menjawabnya dengan menawarkan live hitory dari dia yang memenangkan distribusi akses dan melihat bagaimana seseorang memanfaatkan momen tertentu demi keuntungan pribadi.

This thesis captures the story of forest area in Katingan Riverbank since the Letter of Intent Indonesia-Norway conducted forest moratorium in order to suspend forest conversion permits. It could be seen as a space that was intended to improve forest governance. During my field research, I did not see the outcome of forest moratorium regarding its function as a space to improve forest governance. Palm oil plantation still proceeds the production over forest area although it is being recognized by moratorium, while the national park delays the establishment of protected forest. In other hand, the regional government initiates customary land acknowledgment through kedamangan adat for challenging the centralized forest governance. I argue that it opens the possibilities on distributing access of forest resources. As mentioned, I address forest moratorium in the discussion of state territorialization. I argue that territorialization through forest moratorium in Central Kalimantan truly refusing the nature of territorialization as a centralized practice. It is necessary to discuss local context in term of developing argument that state has failed to establish forest moratorium because there are plenty contested territories in peatland area. The failure of forest moratorium which is followed by fuzzy forest concession create a limited living space for villagers surround the forest. This situation brings impressions of land scarcity. Certain kind of privatizing mechanisms emerge and shape a condition for them who are being excluded and being able to benefit from things. Here, I discussed how actors who are able to benefit create the web of powers to control forest resource and maintain access. Ethnography could be used to explore a specific case of privatizing mechanism, and the diversity of social relation in the web of power. Furthermore, I try to question why kedamangan adat used its authorities to gain more access whilst the others are not. Here, I offer the answer by articulating the live history of the winner and see how he makes his own social repertory in order to gain benefit.

Kata Kunci : Moratorium hutan,teritorialisasi negara,jejaring kuasa,akses