SIKAP ELIT LOKAL DALAM MERESPON KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

DIEGO R. DE FRETES, Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP, MiOP.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bermaksud untuk mengungkap berbagai macam sikap elit lokal di Papua dalam merespon kebijakan otonomi khusus. Tujuan penelitian ini adalah; Pertama, melacak sikap-sikap elit lokal yang muncul dalam merespon implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisnya sikap elit lokal di Papua dalam merespon implementasi kebijakan otonomi khusus. Teori elit digunakan untuk memetakan elit yang berada di dalam struktur pemerintahan (governing elite) dan elit di luar struktur pemerintahan (non governing elite) Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan new institutionalism dengan memfokuskan pada dua varian besarnya, yaitu rational choice institutionalism dan sociological institutionalism. Kajian ini juga menggunakan konsep desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization). Selain itu, penelitian berdesain studi kasus dengan pendekatan kualitatif ini berupaya mengumpulkan jawaban melalui teknik observasi serta wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menegaskan bahwa; Pertama, sikap elit lokal di Papua yang muncul ketika merespon kebijakan otonomi khusus dapat dipetakan menjadi 3 kelompok, yaitu: 1) kelompok elit lokal yang berada di dalam struktur pemerintahan lebih cenderung untuk mendukung kehadiran otonomi khusus di Papua yang dinilai berhasil, 2) kelompok elit lokal yang berada di luar struktur pemerintahan khususnya golongan menengah ke bawah yang menolak kehadiran otonomi khusus, dan 3) elit lokal yang bersikap apatis terhadap kehadiran otonomi khusus di Papua. Kedua, sikap elit lokal yang dinilai sangat dinamis dalam merespon kebijakan otonomi khusus Papua dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu; 1) faktor pilihan rasional (rational choice), dan 2) faktor kesukuan dan solidaritas etnis yang merujuk pada kontestasi Papua gunung vs Papua Pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa elit lokal Papua yang menjadi bagian dari birokrasi di pemerintah daerah cenderung mendukung otonomi khusus sebagai cara untuk mamanfaatkan kebijakan tersebut demi alokasi kepentingannya. Penolakan terhadap otonomi khusus datang dari elit lokal yang berada di luar struktur pemerintahan, bagi kelompok ini otonomi khusus dinilai gagal dan hanya menguntungkan elit atau golongan tertentu. Elit lokal yang bersikap apatis menilai otonomi khusus merupakan tawaran solusi terakhir dari pemerintah pusat. Bagi kelompok ini pemerintah pusat tidak akan memberikan sesuatu yang lebih dari pada otonomi khusus, sehingga muncul ketidakpedulian terhadap implementasi maupun dampak otonomi khusus. Kata kunci: elit lokal, otonomi khusus

This study intends to reveal a wide range of local elites’ attitude in Papua in responding to the special autonomy policy. The purpose of this study is; First, keep track of the local elite attitudes that emerged in response to the implementation of special autonomy policy. Second, identify the factors that influence the dynamics of the local elite attitudes in Papua in response to the implementation of special autonomy. Elite theory is used to map the elite who are in the government structure (governing elite) and the elite outside the structure of government (non-governing elite) To achieve the research objectives, use new institutionalism approach by focusing on the magnitude of the two variants, namely rational choice institutionalism and sociological institutionalism . This study also uses the concept of asymmetric decentralization (asymmetrical decentralization). In addition, the research design case study with a qualitative approach seeks to collect feedback through observation and in-depth interviews (depth interview). The results of the study confirms that; First, the attitude of the local elite in Papua that appears when responding to special autonomy can be mapped into 3 groups, namely: 1) local elite who are in the government structure is more likely to support the presence of special autonomy in Papua are considered successful, 2) elite which are beyond the local government structures, especially the lower middle class who reject the presence of special autonomy, and 3) the local elite who apathetic to the presence of special autonomy in Papua. Second, the attitude of the local elite who considered very dynamic in response to the special autonomy policy is influenced by two factors, namely; 1) factor of rational choice (rational choice), and 2) the factors of ethnicity and ethnic solidarity refers to contestation mountain Papua vs Papua Beach. This study concludes that the local elite Papua became part of the bureaucracy in local government tend to favor special autonomy as a way for the sake of the allocation policy mamanfaatkan interests. The rejection of special autonomy comes from local elites who are outside the structure of government, for this group of special autonomy failing and only benefit the elite or a particular group. Local elites were apathetic assess special autonomy is the last solution offers from the central government. For this group the central government will not give anything more than the special autonomy, so there is a disregard for the implementation and impact of special autonomy. Key words: local elites’, local autonomy

Kata Kunci : local elites’, local autonomy; elit lokal, otonomi khusus