Provision and Utilization of Community Water System in Drought Prone Area, A Study Case of Gunungkidul Regency

M.R.NAROTAMA, Prof Sunyoto Usman

2015 | Tesis | S2 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berbasis masyarakat sebagai pendekatan desentralisasi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air minum memiliki beberapa potensi masalah; karena diserahkan kepada masyarakat, beberapa aspek keberlanjutan dari infrastruktur tersebut dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa SPAM Masyarakat dengan melihatnya sebagai agen perubahan untuk daerah rawan kekeringan. Aspek yang dianalisa adalah sistem dan proses penyediaan, dampak, respon dan adaptasi masyarakat, serta peluang dan kendala. Studi kasus Gunungkidul mewakili daerah rawan kekeringan dengan fokus pada berbagai pola peran masyarakat-pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SPAM Masyarakat membantu mengurangi bantuan dropping air pada musim kemarau, mengurangi pengeluaran untuk beli air tanki, mengurangi waktu dan jarak untuk mendapatkan air, serta menaikkan jumlah konsumsi air bersih. SPAM perdesaan dalam bentuk BUMDES adalah bentuk yang paling efisien dan member kontribusi paling banyak disbanding SPAM dusun atau IKK. Lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam program SPAM dari pemerintah terbukti lebih tinggi keberlanjutannya. Untuk SPAM non pemerintah, akan lebih baik bila ada dukungan dari pemerintah yang menunjukkan selalu perlu keseimbangan antara peran masyarakat dan pemerintah. Masalah teknis dan lingkungan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan SPAM Masyarakat. Tidak ada monitoring dan kontrol terhadap SPAM yang telah berjalan terutama swasta dan donasi, serta tidak ada prioritas untuk daerah yang lebih rawan air meski daerah seperti ini memiliki tingkat penerimaan masyarakat yang lebih tinggi. Beberapa sample SPAM memiliki kualitas air dibawah standar kesehatan karena tidak dipantau oleh Dinas Kesehatan, dan penggunaan air tanah terutama sumur bor juga tidak terkendali. Perencanaan dan implementasi program berjalan seiring sehingga membingungkan beberapa pihak. SPAM Masyarakat juga digunakan untuk alat kampanye oleh beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Community water system (CWS) as Indonesia's decentralized approach to provide water has potential problems; since it is handed over to the community several aspects of infrastructure sustainability are questioned. The objective of this research is to analyze community water system by framing it as an agent of change for drought prone areas. Aspects analyzed are provision, impact, community respond and adaptation, and opportunities and constraints. The case study is Gunungkidul to represent a drought prone area with more specific focus on different patterns of community-government role in the provision and utilization of the infrastructure. Findings indicate that CWS has helped to decrease water droppings from the government in the dry season, decrease spending on water tanks and time to collect water, it also raise water consumption. Village scale CWS in the form of BUMDES is most efficient and beneficial compared to sub village and district capital scale. More community participation in government projects especially in management has proved to be more sustainable. For non government projects, the sample with government support performs better, which suggests that there needs to be a balance between government and community to reach optimal performance. Technical and environment aspects affect sustainability more than management aspect. There is no monitoring and control over operating CWSs especially private and donated CWSs, and there is no priority for vulnerable areas even though vulnerable areas have more community acceptance and adaptation to this clean water infrastructure. Some system's water quality is below national standards which have not been monitored by the health department, and there is uncontrolled use of water extraction from bore wells throughout the region. Planning and implementation is done simultaneously which confuses some stakeholders, due to rigid bureaucratic financing regulations and program. CWS is also used in some cases as political asset to gain popularity or support from the community.

Kata Kunci : Community water system, drought prone area, infrastructure sustainability, government and community role